PENYELESAIAN TERHADAP SERTIFIKAT TANAH GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN

Aziyah, Alisiza Nur (2021) PENYELESAIAN TERHADAP SERTIFIKAT TANAH GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301700041_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Banyaknya sengketa tanah yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai macam persoalan masyarakat yang salah satunya yaitu sengketa mengenai sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terbitnya sertifikat tanah ganda, dan penyelesaian terhadap sertifikat tanah ganda di kantor pertanahan kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni dengan menguraikan suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau nonhukum, khususnya dalam analisis penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan data sekunder berupa studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa faktor penyebab timbulnya sertifikat ganda adalah kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah miliknya dan tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga diambil alih oleh orang lain, pemohon dengan sengaja atau tidak menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah sewaktu pengukuran di lapangan, serta adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk medaftarkan kmbali sertifikat tanah yang sebenarnya sudah ada dengan memanfaatkan kelemahan lembaga Badan Pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Penyelesaian atas sertifikat tanah ganda menurut PP 24/1997 dapat dilakukan melalui pengadilan untuk medapatkan kepastian hukum bahwa sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang mana mempunyai pembuktian lebih kuat didasarkan pada alat-alat bukti yang sesuai dengan ketentuan PP24/1997. Selain itu, terdapat pula Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertahanan, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kata kunci: Hak tanah, Penguasaan tanah, Sertifikat ganda.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jul 2022 01:43
Last Modified:	13 Jul 2022 01:43
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24404

Actions (login required)

View Item