Studi Kasus : GUGATAN TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

FAIZAL, MUHAMMAD (2002) Studi Kasus : GUGATAN TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (809kB)
	Text abstrak.pdf Download (391kB)
	Text daftar isi.pdf Download (285kB)
	Text bab 1.pdf Download (836kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (910kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (329kB)
	Text lampiran.pdf Download (473kB)
	Text 03984648.pdf Download (4MB)

Abstract

Kajian-kajian mengenai hukum kedokteran di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Diawali dengan mencuatnya kasus dr:. Setyaningrum di Pati pada tahun 1981, hukum kedokteran di Indonesia seolah-olah bangun dari tidur lelapnya. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa pustaka-pustaka mengenai hukum kedokteran (terutama malpraktek medik) di Indonesia juga masih belum banyak. Padahal dalam era pembangunan dewasa ini sangat dibutuhkan adanya perlindungan dan - kepastian hukum bagi Pasien maupun Dokter dalam rangka pelaksanaan profesi medik. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban tersebut menjadi semakin panting, karena pada kenyataannya kebanyakan perselisihan yang timbul sebenamya disebabkan karena kurangnya pemahaman oleh pihak-pihak yang berselisih tersebut. Seringkali terkesan pihak pasien seperti "mencari-cari" kesalahan atau kelemahan dokter yang pada akhimya akan dipergunakan sebagai dasar menuntut (biasanya ganti rugi). Apabila tuntutan tersebut gagal maka biasanya rasa kesejawatan dokter yang dikatakan sebagai penyebab dari kegagalan itu. Namun sebaliknya pihak dokter terkesan berusaha menghindar dari tanggungjawab yang seharusnya dipikul. Apalagi jjka perselisihan ini telah dicampuri oleh pihak ketiga (mass media) yang celakanya lagi mereka tidak mengetahui dan juga tidak memahami mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan dokter dan pasien tersebut. Pembahasan penulisan hukum ini akan diuraikan secara deskriptif normatif dengan menguraikan obyek penelitian dan penjelasannya berdasarkan data-data yang diperoleh. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan oleh Penulis adalah ha-hal apa saja yang menjadi peryebab kegagalan gugatan terhadap malpraktek dokter, khususnya di Pengadilan Negeri Semarang ? . Pembahasan penuisan ini berkisar mengenai peruatan melawan hukum yang disandarkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Penulis perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian perbuatan melawan hukum ini. Dalam pembahasan nantinya, maka perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan adalah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup kedokteran (medik). Untuk itu perlu pula diketahui sejauh mana pembatasan mengenai perbuatan melawan hukum menurut bidang kedokteran itu sendiri. Perbuatan melawan hukum dari segi kedokteran (medik) dapat diarlikan sebagai suatu perbuatan I tindakan seorang yang berprofesi dalam bidang kedokteran yang melakukan kelalaian (negligence) ataupun malpraktek (malpractice). Sehingga perbuatan melawan hukum dalam bidang kedokteran dapat disimpulkan sebagai suatu negligence ataupun malpractice. Banyak kasus-kasus malpraktek dokter yang terjadi dan sampai ke pengadilan. Namun kesemuanya itu menjadi sia-sia, karena dari pengamatan yang dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Negeri Semarang, dari 3 (tiga) kasus dugaan malpraktek dokter yang diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang mengalami nasib yang sama yaitu gugatan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijk verklaard / NO). Kegagalan pembuktian dugaan malpraktek dokter di pengadilan Negeri Semarang di atas disebabkan karena Penggugat tidak memahami secara tegas dan jelas apa yang sebenamya yang menjadi pokok gugatan, sehingga dalam pemeriksaannya terjadi penyimpangan antara pokok perkara dengan tujuan yang tidak jelas. Selain itu pengaruh keputusan MKEK yang dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang mungkin diputus oleh hakim sehubungan dengan dugaan malpraktek dikter. Hal ini menimbulkan asumsi masyarakat bahwa hakim terpengaruh oleh keputusan MKEK tersebut. Kurangnya pemahaman hak dan kewajiban dari para pihak, baik pasien sebagai penggugat maupun dokter sebagai tergugat, yang menyebabkan kedua belah pihak tetap berpendirian atas pendapatnya masing-masing. Rentang waktu terjadinya kasus malpraktek di Indonesia yang sangat jauh, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penelaahan / penelitian masalah tersebut. Selain itu dari kasus malpraktek yang terjadi namun tidak selesai, menyebabkan tidak terdapatnya yurisprudensi yang jalas dan tegas yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara malpraktek dokter. Kurangnya pemahaman atas hal-hal yang sebenamya dibutuhkan dalam mengajukan alat bukt guna pembuktian di dalam persidangan juga ikut mempengaruhi gagalnya gugatan yang diajukan oleh pasien terhadap dokter yang diduga telah melakukan malpraktek medik. Oleh karena itu, Agar pembuktian gugatan malpraktek dokter dapat dikabulkan oleh hakim, maka sebelum mengajukan gugatan sebaiknya penggugat (pihak yang memiliki-kepentingan hak) mempelajari dan harus memahami tertebih dahulu hal-hal yang mendasari gugatan. Penggugat setidaknya haruslah mengerti permasalahan yang menjadi tuntutannya dan setidaknya menguasai ilmu kedokteran I medis, meskipun dengan kemampuan yang terbatas. Sebelum mengajukan gugatan persiapkan segala bentuk bukti-bukti yang yang dibutuhkan dalam pembuktian, baik bukti tertulis maupun bukti lisan. Perlunya pemahaman akan hak dan kewajiban baik sebagai pasien maupun sebagai dokter dalam hubungan terapi pasien oleh dokter. Sehingga diharapkan akan terbina hubungan yang harrnonis antara dokter dan pasien dalam kerangka profesi kedokteran.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	15 Jun 2022 03:19
Last Modified:	15 Jun 2022 04:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22984

Actions (login required)

View Item