TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK (Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak)

Yanita, Novinia (2021) TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK (Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (414kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (224kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (239kB)
	Text BAB 1.pdf Download (418kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (372kB)
	Text S1 Ilmu Hukum_30301700256_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk membangun dan memajukan daerah khususnya di Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Progesif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Progesif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui solusi hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progesif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis emperis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis melipui reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan serta dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif meliputi: 1) subjek pajak progresif kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dengan batasan 200 cc ke atas ataupun roda empat (mobil) plat hitam lebih dari satu (1). 2) Objek pajak progresif kendaraan bermotor diataranya : a) Kendaraan bermotor dua dengan kapasitas minimal 200 cc atau lebih, b) Kendaraan bermotor roda empat (4) atau Mobil pribadi (plat hitam). 3) Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Demak dengan memberikan penjelasan dan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Adapun hambatan pelaksanaan meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal antara lain data wajib pajak didata base tidak sama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila kendaraan yang dimiliki lebih dari satu, serta kurangnya informasi tentang adanya pajak progresif. Solusi atau upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain : 1) Menjalin kerjasama, 2) Sosialisasi lewat media cetak maupun elektronik dan juga media sosial (medsos), dan 3) Memberikan informasi melalui lembaran famlet. Kata Kunci : Kendaraan Bermotor, Pajak Progresif.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jun 2022 06:35
Last Modified:	07 Jun 2022 06:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22746

Actions (login required)

View Item