Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Umar Ma’ruf, Muhammad (2021) Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (809kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (439kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (451kB)
	Text BAB 1.pdf Download (703kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (555kB)
	Text S1 Ilmu Hukum_30301700234_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum kebebasan berpendapat melalui media internet dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan mengetahui kelemahan dan solusi regulasi perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat mealalui media internet. Metode pendekatan penelitian dalam mencari titik temu sebuah masalah yang sedang dicari dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitiannya adalah berpendapat melalui media internet pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 cenderung multitafsir bahkan cenderung subjektif sehingga dalam pelaksanannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Dimana tidak terdapat suatu pemnbatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni berpengaruh juga terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat. Solusinya pemerintah agar melakukan revisi terhadap pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut. Tidak adanya suatu penegertian yang jelas mengenai suatu pendapat yang dianggap memuat unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Selain itu tidak terdapat suatu pembatasan yang tegas mengenai pelaksanaan terhadap kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana dalam perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur mengenai kebebasan berpendapat, ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni terhadap hak-hak pribadi yang lain, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat. Mengenai kelemahan yang ada tentu adanya suatu solusi untuk mencegahnya dengan cara Merevisi ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang. Kata kunci : Hak Asasi Manusia,Kebebasan Berpendapat, Media Internet

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jun 2022 06:49
Last Modified:	07 Jun 2022 06:49
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22744

Actions (login required)

View Item