IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER. (KABUPATEN CIREBON)

kriyani, adam (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMBER. (KABUPATEN CIREBON). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (454kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (225kB)
	Text BAB I.pdf Download (336kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (228kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (800kB)
	Text S1 Syariah_30501700012_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)

Abstract

Pengadilan agama merupakan tempat dimana masyarakat yang beragama islam mengajukan permohonan keadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk menjawab perkembangan zaman serta untuk mewujudkan penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, di pengadilan agama sumber kabupaten cirebon? 2.) 2. Bagaimana problematika dalam implementasi PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di pengadilan agama sumber kabupaten cirebon? Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun pelaksanaan Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yakni memberikan kemudahan bagi pencari keadilan serta majelis hakim dalam proses pengiriman dokumen yang lebih cepat, pengguna layanan pun tidak terbatas pada jasa advokat, tetapi perorangan bisa mengurusi sendiri dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik.di Pengadilan Agama Kelas 1A sumber kurang maksimal dikarenakan pihak pencari keadilan dan advokat belum sepenuhnya siap. Beberapa kekurangan antara lain kurang maksimalnya proses mediasi oleh hakim majelis. Adapun penghambat yang terjadi di pengadilan agama kelas 1A sumber yakni; Ketidak tahuan masyarakat akan adanya peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. sehingga dalam mencari keadialan masyarakat kabupaten cirebon memilih untuk datang langsung ke pengadilan.Para Advokat/Pengacara serta pihak sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan e-court dan e-litigation.Para pihak yang mendaftar masih gagap teknologi ketika petugas menjelaskan berperkara secara elektronik. Salah satu contohnya yaitu para pencari keadilan tidak memiliki alamat e-mail. Padahal alamat e-mail sangat penting dalam penyelesaian perkara secara elektronik.Kualitas SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Divisions:	Fakultas Agama Islam Fakultas Agama Islam > Sejarah dan Kebudayaan Islam
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jun 2022 06:43
Last Modified:	07 Jun 2022 06:43
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22712

Actions (login required)

View Item