KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

WIRASARI, FITRIZA (2021) KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (425kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (328kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (331kB)
	Text BAB 1.pdf Download (606kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (733kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (552kB)
	Text Magister Kenotariatan_21301900028_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 1874,1874 (a) dan 1880 KUHPerdata terhadap bukti surat dibawah tangan harus ada legalisasi dari pejabat umum yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses legalisasi yang dilakukan oleh notaris, untuk mengatahui tentang tanggung jawab notaris terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi, untuk mengetahui sejauhmana kekuatan pembuktian surat dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukumtertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Praktek legalisasi yang dilakukan oleh notaris dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum dalam surat dan membubuhkan tanda tangannya dalam surat dibawah tangan tersebut tidak dapat lagi menyangkal bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi dari surat dibawah tangan tersebut, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan dihadapan pejabat umum dalam hal ini adalah notaris yang bersangkutan dan dihadapan saksi.Tanggung jawab notaris terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasinya hanya sebatas mengenai kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, bahwa yang bertanda tangan dalam surat dibawah tangan tersebut memang benar para pihak itu sendiri yang ada dalam perjanjian surat dibawah tangan itu bukan orang lain. Karena notaris harus menyaksikan langsung dan mencocokan tanda identitas para pihak dengan menggunakan kartu tanda penduduk pada saat hari dan tanggal dimana surat itu dibuat. Akibat hukum dalam pembuktian dipengadilan dengan alat bukti tulisan dalam hal ini surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila salah satu pihak tidak menyangkal tanda tangan dalam surat tersebut oleh karena itu surat dibawah tangan tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh Undang-undang. Jika persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang itu dipenuhi maka kekuatan hukum pembuktian itu sangat menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipersidangkan di pengadilan (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata) Kata Kunci : Pembuktian, Surat Dibawah Tangan, Legalisasi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	03 Jun 2022 03:45
Last Modified:	03 Jun 2022 03:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22560

Actions (login required)

View Item