PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PENGADILAN NEGERI JEPARA ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara )

SETYA LAKSANA, NANDA (2021) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PENGADILAN NEGERI JEPARA ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara ). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (503kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (565kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (947kB)
	Text BAB 1.pdf Download (624kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (897kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (668kB)
	Text Magister Hukum_20301900190_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografidalam proses penyidikan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi dalam mengatasi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008, dan juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor perkara 138/Pid.B/2018/PN.Jpa, dan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pornografi berdasarkan Undanng-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jepara. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data: metode wawancara, metode kepustakaan, dan metode analisis data yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji. Hasil penelitian, Proses penegakan hukum terhadap pelaku Tidak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Jepara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum saat persidangan dilakukan oleh Hakim. Dalam pendekatan Sistem Peradilan Pidana, proses penegakan hukum yang dilakukan antara ketiga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) tersebut berkaitan satu sama lain sehingga ketika salah satu penegak hukum keliru dalam penegakan hukumnya, akan berpengaruh pada penegak hukum yang lainnya. Dalam proses penegakan hukum , di dalamnya juga terdapat upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana tertentu. Upaya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dan hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Upaya penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan hingga sampai proses peradilan di pengadilan. Upaya penegakan hukum merupakan bagian yang terpisahkan dari upaya penanggulangan kejahatan yang memberikan dampak perlindungan bagi masyarakat.Langkah legislative yang ditempuh untuk melindungi korban dari pornografi yaitu Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberantasan tindak pidana pornografi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 138/Pid.B/2018/PN Jpa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam kasus yang Penulis teliti telah mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis. Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur pasalnya dan dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sementara untuk aspek filosofis dan sosiologisnya, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah karena perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana sangat tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa agar adanya rasa keadilan ditengah masyarakat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pornografi, Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	03 Jun 2022 07:38
Last Modified:	03 Jun 2022 07:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22510

Actions (login required)

View Item