ANALISIS YURIDIS PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PROSES PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (Studi Terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)

HAPSARI KERTANINGRUM, PRITA (2021) ANALISIS YURIDIS PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PROSES PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (Studi Terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (524kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (227kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (226kB)
	Text BAB 1.pdf Download (576kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (433kB)
	Text Magister Hukum_20301900175_fulldoc.pdf Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dibentuk dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Namun, selama pemberlakuannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, diundangkan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu perubahan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2019 adalah kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berubah menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM selama Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk. Dampak dari perubahan kewenangan tersebut adalah terjadinya gelombang permohonan harmonisasi ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, akibat hukum, kendala yang dihadapi, serta solusinya. Jenis penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan teori negara hukum, teori ilmu perundang-undangan, dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan dari perspektif hukum islam sebagai landasan kajian, diperoleh kesimpulan bahwa peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menyelaraskan Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memastikan agar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi yang menyebabkan seolah memperpanjang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Kata Kunci: Kanwil Kemenkumham, Pengharmonisasian, Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 May 2022 02:59
Last Modified:	30 May 2022 02:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22502

Actions (login required)

View Item