PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGUASAI OBJEK TANAH TANPA HAK ATAU KUASA YANG SAH DALAM KONTRUKSI KEADILAN STUDI KASUS TERHADAP PERKARA PENGUASAAN OBJEK TANAH YANG DI HIBAHKAN TANPA IZIN ATAS KUASA YANG SAH

MOHAMAD AKBAR MEKUO, ANDI (2021) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGUASAI OBJEK TANAH TANPA HAK ATAU KUASA YANG SAH DALAM KONTRUKSI KEADILAN STUDI KASUS TERHADAP PERKARA PENGUASAAN OBJEK TANAH YANG DI HIBAHKAN TANPA IZIN ATAS KUASA YANG SAH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Cover.pdf Download (501kB)
	Text Abstrak.pdf Download (404kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)
	Text BAB 1.pdf Download (704kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (966kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (524kB)
	Text Magister Hukum_20301900101_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Menguasai tanah tanpa hak atau kuasa yang sah merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang dapat dijerat dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya diancam pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-. Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui dan menganalisis deskripsi kasus terhadap penegakan hukum pidana menguasai objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dalam kontruksi keadilan, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris adalah pendekatan hukum yang dilihat sebagai norma atau das sollen karena dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis. sedangkan pendekatan empiris dilihat sebagai hukum kenyataan sosial, kultural ata das sein, karena penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Deskripsi kasus dilihat dari kontruksi keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah, jika memenuhi unsur melanggar peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dalam sub bab ini terutama ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dan Pasal 385 KUHP dan Pasal 372 KUHP dalam penelitian ini. Terkait dengan Pasal 6 UU No.51 Prp Tahun 1960. Dalam permasalahan di penelitian ini pelaku dapat dijerat Pasal 372 KUHP karena pelaku seharusnya tidak melakukan jual beli maupun perbuatan lain untuk mengalihkan objek gugatan, karena objek gugatan harus jelas terlebih dahulu status hukumnya dan pelaku juga membuat laporan seolah-olah tanah tersebut milik pribadi. 2) Solusi untuk menciptakan keadilan terhadap penegakan hukum pidana penguasaan tanah objek tanah tanpa hak atau kuasa yang sah dengan proses mediasi. Pada tahap mediasi ini Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng berpedoman pada PERMEN Nomor 11 Tahun 2016. Hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan. Penyidik menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk membuat Kesepakatan Damai, Surat Permohonan Penyelesaian Penghentian Penyidikan, Surat Pernyataan untuk tidak melaporkan perkara yang sama di kemudian hari. Selanjutnya Penyidik Subdit II/Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng melakukan proses gelar perkara untuk penghentian ataupun penyelesaian perkara tersebut yang berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada studi kasus ini posisi tanah sudah beralih atau dijual kepada pihak ke-3 (Tiga) dan pihak ke-3 (tiga) sudah melakukan proses penjualan kembali pada pihak ke-4 (empat). Dalam perkara ini sudah terlalu jauh proses peralihan tanah tersebut sehingga tidak adanya titik temu untuk proses mediasi karena kerugian yang didapat pelapor selaku pemilik objek tanah yang sah dalam penguasaan tanah tersebut. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah, Kontruksi Keadilan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 May 2022 02:56
Last Modified:	30 May 2022 02:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22464

Actions (login required)

View Item