PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 5 DAN PASAL 9 PERDA KABUPATEN PATI NOMOR 22 TAHUN 2002

JANAH, NUR (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 5 DAN PASAL 9 PERDA KABUPATEN PATI NOMOR 22 TAHUN 2002. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (500kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
	Text abstrak.pdf Download (272kB)
	Text daftar isi.pdf Download (305kB)
	Text bab 1.pdf Download (388kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (330kB)
	Text lampiran.pdf Download (5MB)

Abstract

Maraknya peredaran minuman keras di Pati tentu saja menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pati membuat aturan tentang hiburan karaoke dan minuman keras Perda Nomor 22 tahun 2002 tentang minuman keras yang terdiri dari 13 pasal. Tujuan dari Perda tersebut yaitu untuk memberi dasar hukum menindak pengedar, penimbun, penjual, pengguna minuman keras, dan mengatur, mengawasi, mengendalikan, memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat untuk menanggulangi akibat negatif penggunaan minuman keras yang tidak bertanggung jawab. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis.Jenispenelitianyang digunakanolehpenulisadalah yuridis normatif dan metode pendekatan sosio legal research dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara studi lapangan dengan cara wawanacara, studi dokumentasi bersumber dari perda terkait, putusan pengadilan yang membutuhkan perizinan pihak terkait dalam memperolehnya, serta studi pustaka bersumber pada buku-buku, kamus, jurnal dan lainlain.Dalampenelitian inipenulismenggunakananalisisdatayang bersifatkualitatifdenganmodelanalisisinteraktif. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pati denga cara wawancara dengan salahsatu hakim di Pengadilan Negeri Pati. Kendala-kendala dalam penegakan hukum minum-minuman keras berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras, masihkurangnya pengawasan terhadap peredaran minum-minuman keras, penertiban atau razia yang dilakukan oleh Satpol PP masih tebang pilih, serta penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga kurang memberikan efek jeraUpayaupaya untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum minum-minuman keras dengn tiga cara yaitu: Pre-emptif atau upaya pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif untuk memberikan pengertian pada masyarakat yang melibatkan instansi-instansi terkait, Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan cara menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat kemudian melakukan razia-razia didaerah yang rawan dengan peredaran minuman keras, Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman keras berupa proses penyidikian terhadap pelanggaran minuman beralkohol oplosan dengan berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002. Kata Kunci: peraturan daerah, minuman keras, tindak pidana

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2022 03:26
Last Modified:	12 Jan 2022 03:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21417

Actions (login required)

View Item