PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN (Studi kasus di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 1313/Pdt. G/2020/PA.Pt.)

a Puspita Husadawati Pertiwi, Rohmatika (2021) PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN (Studi kasus di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 1313/Pdt. G/2020/PA.Pt.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (710kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text abstrak.pdf Download (251kB)
	Text daftar isi.pdf Download (308kB)
	Text bab 1.pdf Download (349kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (307kB)

Abstract

Dewasa ini tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi, akibatnya sangat erat berkaitan dengan keluarga khususnya anak yang masih di bawah umur atau yang belum mummayiz. Sehinnga pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian. Pokok masalah tersebut selanjutnya akan dibahas ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1.) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian ?, 2) Bagaimanakah pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian?, 3) Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dan solusinya ? Dalam menjawab permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah dengan metode yuridis sosiologis, dimana hukum dilihat dari segi penerapan kehidupan di lingkungan sekitar masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak akibat perceraian ini terhadap ibu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Pasal 105 dan 156 sedangkan dasar pertimbangan hakim terhadap ayah sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan Pasal 45 ayat 1 sebagaimana yang telah dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2) Pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian bahwa di dalam pelaksanaannya hak asuh anak ada pada ibu. Namun sang ayah tetap memberikan biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan. Dalam pelaksanaan nya ayah benar-benar sudah memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sesuai apa yang telah diputuskan meskipun mereka tinggal bersama ibunya. (3) Kendala terhadap pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dan solusinya adalah terkadang sang ayah dalam memberikan nafkah atau biaya hadhanah sering terlambat, dikarenakan keterbatasan ekonomi dan dalam memberikan nafkah hadhanah biaya nya tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan apa yang ada diputusan. Namun ayah tetap berusaha tetap memberikan biaya hadhanah sesuai dengan putusan hakim. Adapun solusinya adalah walaupun beban nafkah itu tanggung jawab suami namun seorang ibu juga harus bisa mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada suami. Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Di Bawah Umur, Perceraian

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2022 03:22
Last Modified:	12 Jan 2022 03:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21340

Actions (login required)

View Item