Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat

ZAINUDDIN, ZAINUDDIN (2021) Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (510kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB)
	Text abstrak.pdf Download (229kB)
	Text daftar isi.pdf Download (236kB)
	Text bab 1.pdf Download (479kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (832kB)
	Text bab 6.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (387kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Rekonstruksi Kewenangan Legislasi De- wan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ber- basis Keadilan Bermartabat. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini dibentuk menjadi lembaga perwakilan daerah yang bertujuan untuk mengartikulasikan kepentingan daerah dalam rangka pengambilan keputusan di tingkat nasional. Namun faktanya, tugas dan fungsi dari lembaga ini hanya sebatas dapat mengajukan, mengusulkan, dan ikut membahas yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Fokus kajian penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kewenangan Kelem- bagaan Perwakilan Rakyat Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia; (2) Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanega- raan Republik Indonesia; (3) Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma post-positivisme, yakni aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis- normatif, yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan mengenai Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat, dengan melakukan analisis terhadap kelembagaan perwakilan rakyat dalam kewenangan legislasi.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kedaulatan, Teori Pembagian Kekuasaan, dan Teori Keadilan Bermartabat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kewenangan DPD dalam bidang lagislasi memang sangat lemah, dan juga sudah pernah dilakukan upaya pen- guatan melalui lembaga Mahkamah Konstitusi, namun faktanya tetap saja seperti semula, oleh karenanya perlu ditata ulang lewat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal yang berkaitan dengan kewenangan lembaga Dewan Per- wakilan Daerah, serta regulasi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya akan terwujud kewenangan lembaga perwakilan yang Berbasis Keadilan Bermartabat.Adapun yang menjadi rekonstruksi dalam penelitian ini yakni Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden, untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 ayat (3) UUD 1945, Dalam hal mendapat persetujuan bersama tersebut, Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kata Kunci: Rekonstruksi, Fungsi Legislasi, DPD, Keadilan Bermartabat.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 07:03
Last Modified:	07 Jan 2022 07:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20985

Actions (login required)

View Item