PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP TUGAS NOTARIS BIDANG KENOTARIATAN DI KABUPATEN SLEMAN

JADUK CHUSANA, MUHAMMAD (2021) PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP TUGAS NOTARIS BIDANG KENOTARIATAN DI KABUPATEN SLEMAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (706kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB)
	Text abstrak.pdf Download (229kB)
	Text daftar isi.pdf Download (372kB)
	Text bab 1.pdf Download (690kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (317kB)

Abstract

Notaris sebagai Pejabat Publik diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat Akta Autentik yang artinya memiliki peran penting dalam masyarakat, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terdjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang. Majelis Pengawas terkecil yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD). Permasalahan yang ada, MPD memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan wewenang pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris di Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengkaji Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Tugas Notaris bidang Kenotariatan di Kabupaten Sleman. Dan untuk mengkaji kendala-kendala dan solusi Majelis Pengawas Daerah dalam Mengawasi Notaris yang berkaitan dengan bidang Kenotariatan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris, Spesifikasi Penelitian adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Sumber Data yang digunakan berupa Data Primer yang diperoleh dengan Wawancara. Data Sekunder dengan Studi Pustaka. Analisa secara Kualitatif. Permasalahan dianalisa menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, MPD Kabupaten Sleman sebagai kegiatan yang bersifat preventif, dan termasuk juga di dalamnya kegiatan pembinaan terhadap Notaris di Wilayah kewenangannya. 2) Pelaksanaan pengawasan yang wajib dilakukan oleh MPD Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari : a) Kegiatan Pengawasan sebagian besar dilakukan seputar menerima laporan dari masing masing Notaris di Kabupaten Sleman mengenai Protokol Notaris; b) Peninjauan MPD Kabupaten Sleman untuk memeriksa setiap Notaris di kantor masing-masing untuk melihat situasi kantor, belum maksimal dilakukan ditambah karena pandemic covid 19 yang mengharuskan pemeriksaan dilakukan secara daring. 3) MPD Kabupataten Sleman merasa sulit mengetahui pelanggaran jabatan, seperti praktek-praktek Notaris yang tidak jujur. Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Daerah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 07:01
Last Modified:	07 Jan 2022 07:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20933

Actions (login required)

View Item