PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999

ABDUL MUJIB, MAULANA (2021) PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (712kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text abstrak.pdf Download (228kB)
	Text daftar isi.pdf Download (227kB)
	Text bab 1.pdf Download (703kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (720kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (470kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen serta hambatan apa yang terjadi dalam proses pembuatan akta fidusia, jika terjadi sengketa bagaiamana penyelesaianya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarat khususnya untuk pembuatan akta fidusia hal-hal yang harus dilakukan supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan akta itu bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Para pihak datang langsung berhadapan dengan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pembuatan Akta Notaris, harus dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, serta menolak untuk membuat akta, jika surat kuasa yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menerangkan kuasa tersebut menjadi bagian dalam isi yang tidak terpisahkan dari perjanjian baku yang disiapkan oleh penerima fidusia, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (litigasi). Kata Kunci : Notaris, Konsumen, Fidusia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:38
Last Modified:	07 Jan 2022 06:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20839

Actions (login required)

View Item