KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PENERAPAN PARATE EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNAN DAN PARATE EKSEKUSI TERHADAP OBYEK FIDUSIA

SYAM, ILHAM (2021) KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PENERAPAN PARATE EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNAN DAN PARATE EKSEKUSI TERHADAP OBYEK FIDUSIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (332kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)
	Text abstrak.pdf Download (231kB)
	Text daftar isi.pdf Download (228kB)
	Text bab 1.pdf Download (529kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (306kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: untuk mengetahui bagaimana Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Penerapan Parate Eksekusi Terhadap Hak Tanggunan Dan Parate Eksekusi Terhadap Obyek Fidusia. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normativ empiris, sumber data diperoleh dari kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, skunder, bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai Parate Eksekusi ini dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pihak bank selaku Kreditur dalam melakukan eksekusi objek hak tanggungan guna mendapatkan pelunasan dari piutangnya apabila Debitur cidera janji/wanprestasi. Oleh karenanya dapat dipahami tujuan pembentukan UUHT untuk membentuk lembaga parate eksekusi, selain memberikan saran yang memang sengaja diadakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mendapatkan kembali pelunasan piutang nya dengan cara mudah dan murah, dengan maksud untuk menerobos formalitas hukum acara, di satu sisi tujuan pembentukan parate eksekusi secara undang-undang (ex lege), dengan maksud untuk memperkuat posisi dari kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya. Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji atau wanprestasi. Debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Namun demikian menurut Pasal 1238 KUHPerdata masih memerlukan teguran tertulis dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Kata kunci :Parate Eksekusi; Undang-undang Hak Tanggungan; Hak Tanggungan; Fidusia; Wanprestasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:35
Last Modified:	07 Jan 2022 06:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20828

Actions (login required)

View Item