PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ROIS, MUHAMMAD (2021) PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (293kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text abstrak.pdf Download (201kB)
	Text daftar isi.pdf Download (200kB)
	Text bab 1.pdf Download (678kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (335kB)

Abstract

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pengawasan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi Daerah. Peran Gubernur dalam pengawasan berubah seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimanakah mekanisme pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat?; dan 2). Bagaimanakah Penguatan Peran Gubernur dalam pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah? Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa terhadap ketentuan yang terkandung didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme yang dilakukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih mengedepankan aspek evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum mendapat pengesahan.Diperlukannya penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Tidak diberikannya Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan perlu adanya Uji Materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lembaga peradilan. Kata Kunci: Gubernur; Wakil Pemerintah Pusat;Pengawasan Peraturan Daerah; Pajak Daerah; Retribusi Daerah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:30
Last Modified:	07 Jan 2022 06:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20736

Actions (login required)

View Item