PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PILKADA TAHUN 2018 DI KABUPATEN CIREBON

IWAN, IWAN (2021) PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PILKADA TAHUN 2018 DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (573kB)
	Text abstrak.pdf Download (517kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text daftar isi.pdf Download (390kB)
	Text bab 1.pdf Download (741kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (867kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (738kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (641kB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Desentralisasi secara garis besar mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: penegakan hukum terpadu dalam perkara tindak pidana pilkada tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan terdapat kendala di dalam penegakan hukum terpadu indak pidana pilkada tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan solusinya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Ketua Bawaslu, Polri, Jaksa di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan efektivitas hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penegakan Hukum Terpadu Dalam Perkara Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon adalah oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Penegak hukum terpadu (Gakkumdu), dengan menyesuaikan pada sistem peradilan pidana sebagaimana diatur secara umum dalam KUHAP, meliputi penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan putusan pidana oleh Pengadilan. Pengaturan dan pengecualian secara khusus hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana Pemilu diatur oleh UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Peran penting Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu adalah menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dari Panwaslu dan KPU. Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana “money politics” terhadap sistem Pemilu Kepala Daerah yaitu Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu adalah menerima laporan pelanggaran Pemilu. Dalam teknisnya, Sentra Gakkumdu melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan pelanggaran yang diterima dari Panwaslu. Sehingga dalam pelaksanaan tugas di Sentra Gakkumdu tersebut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam pelaksanaan tugas yang bersifat internal maupun eksternal, sesuai dengan asas Integrated Criminal Justice System.Kendala di dalam Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan solusinya karena ancaman pidananya yang kurang sehingga masih banyak oknum-oknum yang merasa tidak jera dan ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon yakni meningkatkan kualitas personel, mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kata kunci : Penegakan Hukum Terpadu, Tindak Pidana, Pilkada

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:28
Last Modified:	07 Jan 2022 06:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20700

Actions (login required)

View Item