PENEGAKAN HUKUM PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Polres Cirebon Polda Jabar)

VERNANDO SITUNGKIR, FERI (2021) PENEGAKAN HUKUM PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Polres Cirebon Polda Jabar). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (540kB)
	Text abstrak.pdf Download (388kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text daftar isi.pdf Download (401kB)
	Text bab 1.pdf Download (706kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (938kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (717kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (625kB)

Abstract

Ujaran kebencian atau Hate Speech merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar? Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar? Bagaimana upaya untuk mengatasai hambatan penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik dan Pelapor di Polres Cirebon Polda Jabar. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Polda Jabar yaitu proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial dimulai dari tahap pertama yaitu kepolisian, dalam menangani perkara polisi mengedepankan pendekatan restorative justice, selain melakukan pencegahan salah satunya dengan melakukan patroli siber dan counter opiniom di media sosial, polisi juga menindak para pelaku ujaran kebencian lalu tahap berikutnya ke kejaksaan, dan tahap terahir ke persidangan. Pidana berupa penjara dan denda terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian diharapkan dapat memeberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Faktor-Faktor yang menghambat penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial yaitu, Faktor Kesadaran Masyarakat, yang mana masyarakat belum terlalu mengetahui apa itu cyber crime dan jenis-jenis kejahatan yang ada di dalanya, berikutnya Faktor Keamanan, yang membuat pelaku bebas melakukan kejahatan dunia maya karena berada di tempat yang tersembunyi dan sulit dilacak serta dilengkapi dengan teknologi yang memadai, Faktor Penegak Hukum. Upaya untuk mengatasai hambatan penegakan hukum pidana ujaran kebencian dalam media sosial yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dibentuknya divisi khusus oleh kepolisian yang khusus menangani kasus cyber crime, diadakannya cyberpatrol untuk memantau aktifitas di media sosial, sampai pembentukan badan cyber nasional untuk meminimalisir penyebaran konten negatif di media sosial, serta adanya layanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus cyber crime. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Informasi dan Transaksu Elektronik

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:28
Last Modified:	07 Jan 2022 06:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20694

Actions (login required)

View Item