PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANJARNEGARA (Studi Perkara Nomor : 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018)

YULIATI, EVY (2021) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANJARNEGARA (Studi Perkara Nomor : 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (505kB)
	Text abstrak.pdf Download (444kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text daftar isi.pdf Download (557kB)
	Text bab 1.pdf Download (702kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (720kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (702kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (580kB)

Abstract

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Wewenang pengawasan penyelenggara Pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemihan Umum (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak terdapat perselisihan antara bakal calon dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Banjarnegara yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjarnegara (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018) Apakah hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjarnegara Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui wawancara dengan pihak terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam menyelesaikan perkara ini, setelah menerima permohonan Pemohon lalu membentuk Tim mediasi/Adjudikasi, Kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk dilakukan Mediasi dan Mediasi yang dilakukan tercapai Kesepakatan. Lalu akhirnya Majelis sidang Mediasi memutuskan, Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, Membatalkan atau Mengubah Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor : 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 dan Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 beserta Lampirannya dan Memerintahkan KPU Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Adapun hambatan dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu ini adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Mediator Mediasi dengan Termohon. Kata Kunci: Peran Bawaslu, penyelesaian sengketa Pemilu.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:28
Last Modified:	07 Jan 2022 06:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20692

Actions (login required)

View Item