PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Terhadap Proses Penetapan Kebijakan Publik yang BersifatKontroversial)

Umam, Chaerul (2021) PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Terhadap Proses Penetapan Kebijakan Publik yang BersifatKontroversial). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (451kB)
	Text abstrak.pdf Download (494kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB)
	Text daftar isi.pdf Download (424kB)
	Text bab 1.pdf Download (494kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (351kB)

Abstract

Semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelembagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi peraturan, menganalisis kemampuan peran partai politik dalam penetapan kebijakan publik, dan jga menganalisi solusi yang cocok untuk diterapkan. Metode pendekatan peneltian ini menggunakan yuruidis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis kualitatif, dan sumber bahan kum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dan menggunakan teori demokrasi, Teori Negara Hukum, Teori Partai Politik, dan Teori Kebijakan Publik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, akan tetapi tidak ada penambahan yang berarti untuk mendukung kebijakan publik di Indonesia, malah hanya perubahan yang bersifat normatif tidak ada perubahan peraturan yang menguatkan peran kader partai maupun partai politik itu sendiri dalam menarik aspirasi masyarakat dan memperjuangkan menjadi kebijakan negara.Permasalahan juga muncul dengan adanya kekuatan partai yang terlalu kuat disemua elemen, contohnya didalam parlemen dimana adanya hak recall dari partai politik yang bukan berdasarkan kinerja kader tersebut di parlemen akan tetapi berdasarkan kebijakan yang kader itu ambil bukan merupakan kebijakan partai, dalam hal ini peran fraksi di DPR sangat berpengaruh karena, fraksi merupakan representatif partai di DPR yang seharusnya anggota parlemen hanya mepresntatif kan masyarakat bukan partai. Perbaikan sistem internal merupakan langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem kepartaian, karena seperti pemaparan dalam pembahasan ke tiga bahwa seharusnya penguatan peraturan internal parpol yang bisa membuat sistem demokrasi lebih berjalan secara baik, faktanya pada penilitian mengenai peraturan partai politik sudah cukup baik, akan tetapi perlu adanya penekanan serta perwujudan dari peraturan tersebut yang kerap kali tidak dilakukan oleh partai itu sendiri. Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Kebijakan Publik

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:27
Last Modified:	07 Jan 2022 06:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20686

Actions (login required)

View Item