IMPLEMENTASI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN (Studi Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan)

HAMZAH, AGUS (2021) IMPLEMENTASI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN (Studi Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (292kB)
	Text abstrak.pdf Download (338kB)
	Text daftar isi.pdf Download (239kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB)
	Text bab 1.pdf Download (504kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (460kB)

Abstract

Negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material yakni bahwa Negara atau pemerintah tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Visi Kota Pekalongan sebagaimana tertuang pembangunan jangka panjang daerah merupakan cita-cita dan harapan segenap pemangku kepentingan di Kota Pekalongan yang akan diwujudkan dan sekaligus diperlukan untuk dijadikan sebagai arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang yaitu“Pekalongan Kota Batik Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera ”Misi pembangunan jangka panjang daerah yang akan dilaksanakan untuk mengemban upaya pencapaian Visi pembangunan Kota diantaranya adalah mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Misi ini diupayakan pelaksanaannya melalui pengembangan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang baik dari seluruh masyarakat dan segenap pemangku kepentingan Kota Pekalongan. Perwujudan hak-hak asasi manusia yang tertuang di dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pelaksanaannya dapat mewujudkan prinsip negara kesejahteraan dan Pemerintah Kota Pekalongan dinilai peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelayanan publik sehingga Komitmen Pemerintah Kota Pekalongan untuk mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang yang maju, mandiri, dan sejahtera dianggap masuk pada kriteria Kota yang Peduli Hak Asasi Manusia setelah memenuhi beberapa parameter penilaian dengan terpenuhinya hak masyarakat, yakni hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:26
Last Modified:	07 Jan 2022 06:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20668

Actions (login required)

View Item