PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROSES PRAPERADILAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PUU-XII/2014 DI PENGADILAN NEGERI BATANG

NAZARUDIN, MOCH. ISA (2020) PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROSES PRAPERADILAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PUU-XII/2014 DI PENGADILAN NEGERI BATANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Download (414kB)
	Text abstrak.pdf Download (74kB)
	Text daftar isi.pdf Download (12kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (135kB)
	Text bab 1.pdf Download (317kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB)

Abstract

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, objek pranata praperadilan sebagaimana pengertian praperadilan dalam pasal 10 huruf a KUHAP telah diperluas maknanya, sehingga proses penyidikan yang didalamnya juga termasuk juga penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan adalah bagian dari pranata praperadilan. Oleh karena itu maka penulis tertarik menulis tesis ini dengan judul "Perbandingan Pelaksanaan Proses Praperadilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Di Pengadilan Negeri Batang". Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan yuridis sosiologis dan yuridis normatif, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi dan konten analisis. Di akhir penelitian penulis simpulkan bahwa walaupun putusan MK memang bersifat final and binding serta mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi (merupakan putusan akhir). Namun demikian tidak berarti secara otomatis mengubah Hukum Acara Pidana. Karena perubahan itu hanya dapat dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Negara, yaitu Presiden dan DPR yang menjadi keputusan negara. Objek praperadilan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, terdiri dari: sah tidaknya tindakan upaya paksa (berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan); sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti rugi atau rehabilitasi Objek praperadilan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yaitu terjadinya penambahan objek praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Selain itu, implikasi putusan MK a quo juga berpengaruh terhadap keabsahan penangkapan dan keabsahan penahanan harus berdasarkan syarat objektif penyidik; melalui dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka agar memenuhi dugaan “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup”. Kata kunci : Praperadilan, Putusan MK, Objek Praperadilan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2021 07:27
Last Modified:	21 Oct 2021 07:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20444

Actions (login required)

View Item