PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BLORA

Ni’am, Solikun (2020) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BLORA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Download (181kB)
	Text abstrak.pdf Download (293kB)
	Text daftar isi.pdf Download (194kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (243kB)
	Text bab 1.pdf Download (313kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)

Abstract

Masalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora selalu terulang setiap tahun di musim kemarau. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidanan kebakaran hutan dan lahan ada 3 (tiga), yaitu hukum administrasi, hukum perdata, terakhir hukum pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora, serta faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora dan solusinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan. Metode analisis data menggnakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori penegakan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora tidak berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya upaya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS maupun Polri dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sehingga belum pernah ada kasus pembakaran hutan yang diselesaikan melalui jalur penal. Upaya penegakan hukum lebih diutamakan melalui upaya preventif. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Blora adalah faktor undang-undang dimana terdapat disharmonisasi undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, kesulitan mencari pelaku dan saksi, keterbatasan biaya dalam penyidikan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan, tidak melanjutkan kasus kebakaran hutan ke tahap penyidikan, dan melakukan sosialisasi terhadp masyarakat tentang pencegahan pembakaran hutan dan lahan. Kata kunci : penegakan hukum pidana, pembakaran hutan dan lahan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Biomedik
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2021 07:03
Last Modified:	21 Oct 2021 07:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20427

Actions (login required)

View Item