TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Al Hadi, Asrob (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Download (514kB)
	Text abstrak.pdf Download (213kB)
	Text daftar isi.pdf Download (100kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (201kB)
	Text bab 1.pdf Download (385kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)

Abstract

Sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niat para pelaku kejahatan. Keras serta tak pandang bulu dalam penjatuhan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam strategi pemberantasan korupsi. Namun, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali yang dijatuhi dengan sanksi berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi yang ada tidak diputus dengan hukuman maksimal oleh hakim. Tidak sedikit juga koruptor yang dimanjakan oleh hakim dengan putusan dan sanksi pidana yang ringan. Penulisan yang berjudul “Pemberatan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi” bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui konstruksi peraturan ketentuan pidana dan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Kasus perkara dengan nomor register 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI dengan terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo sistem konstruksi peraturan ketentuan pidana dan sistem pemidanaan dijatuhi dengan cara minimum khusus dan maksimum khusus dengan pembuktian yang ditemukan selama persidangan tingkat banding. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor register No.4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI dengan terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo dengan penjatuhan putusan berdasarkan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta beberapa pertimbangan putusan berdasarkan nurani hakim yang dianggap apa yang diatur dalam Undang-Undang kurang sesuai dengan kondisi terdakwa yang dimana selama dalam muka persidangan telah ditemukannya beberapa fakta baru dengan barang bukti yang baru serta pertimbangan rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat Indonesia akibat dari perbuatan terdakwa. Kata Kunci: Pemberatan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	07 Oct 2021 07:39
Last Modified:	07 Oct 2021 07:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20273

Actions (login required)

View Item