PENGARUH STATUS ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK MEWARISI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari)

SULAIMAN, SULAIMAN (2020) PENGARUH STATUS ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK MEWARISI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (103kB)
	Text BAB I.pdf Download (350kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)

Abstract

Anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang akan memiliki hubungan perdata (hak waris) dengan ayah dan ibunya melalui pengakuan sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan akta otentik sebelum perkawinan, bersamaan pada waktu melaksanakan perkawinan, dibuat oleh pegawai catatan sipil yang didaftarkan dalam daftar kelahiran Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pengaruh status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari, hambatan status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari dan solusi untuk mengatasi hambatan status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama di Kota Kendari. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian adalah Dalam hal waris setelah adanya putusan mahkamah konstitusi, kedudukan seorang anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan oleh putusan mahkamah konstitusi anak luar kawin tidak sama dengan anak zina, telah mendapatkan jalan atau ruang untuk mendapatkan pengakuan demi terlindunginya hak dari anak luar kawin tersebut. Maka persamaan anak luar kawin dan anak melaui nikah sah secara hak dan perlindungan sama, yang membedakan hanya bagaimana cara mereka mendapatkan hak dan perlindungan tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutus pasal 46/ PUU-VIII/2010 tentang anak diluar kawin, berhak mendapat pengakuan dengan ayah biologisnya dan juga berhak mendapatkan waris yang sama besarnya dengan anak-anak lainnya. Hambatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini diantaranya adalah persoalan cara pandang penegak hukum dan pegawai pemerintahan untuk memberikan hak-hak kepada anak di luar nikah tersebut tanpa perlakuan yang berbeda atau perlakuan diskriminatif lainnya. Setelah memberi solusi (atau setidaknya memberi kepastian hukum) kepada anak luar nikah yang lahir setelah keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut (kuratif), maka MK berupaya dengan putusan MK tersebut untuk mencegah kasus-kasus yang sama untuk tidak terjadi lagi. Hal tersebut bukanlah upaya MK untuk melegalkan perzinaan. Melainkan sebaliknya merupakan upaya pencegahan MK agar tidak terjadi (atau dapat dikatakan menekan) kasus-kasus kelahiran seorang anak di luar pernikahan, selain itu untuk memberi sanksi atau dengan bahasa lunak adalah memberikan tanggung jawab bagi ayah biologis terhadap keberlangsungan anak (luar nikah)nya. Selain itu dengan putusan MK tersebut, seharusnya tidak melulu memperdebatkan hal-hal yang terjadi sebelum putusan MK ini diputuskan, tetapi bagaimana dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah membangun moral bangsa yang kuat untuk mencegah hal-hal serupa terjadi terhadap generasi penerus bangsa Indonesia. Kata Kunci: Status, Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Apr 2021 03:28
Last Modified:	23 Apr 2021 03:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19720

Actions (login required)

View Item