PERLINDUNGAN HUKUM ATAS AKTA PPAT SETELAH PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KONAWE DAN KABUPATEN KONAWE SELATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

RAITNO, RAITNO (2020) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS AKTA PPAT SETELAH PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KONAWE DAN KABUPATEN KONAWE SELATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (849kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (83kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (105kB)
	Text BAB I.pdf Download (323kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (94kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Atas Akta PPAT Setelah Pemekaran wilayah Kabupaten Konawe Dan Kabupaten Konawe Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berangkat dari adanya masalah hukum yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Konawe Selatan yang mana permasalahan tersebut terjadi akibat adanya akta PPAT yang dibuat oleh PPAT yang bukan PPAT Kabupaten Konawe Selatan. Didalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 12 Ayat (1)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Apr 2021 03:13
Last Modified:	23 Apr 2021 03:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19700

Actions (login required)

View Item