PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011

Prihandoko, Diko (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Download (305kB)
	Text daftar isi.pdf Download (176kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (233kB)
	Text abstrak.pdf Download (167kB)
	Text bab 1.pdf Download (346kB)
	Text pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)

Abstract

Salah satu persoalan paling penting dalam UU No 13 Tahun 2003 adalah tidak adanya perlindungan hukum tentang hak-hak dasar pekerja, dan perlindungan atas keberlangsungan kerja (jaminan kerja), sehingga perusahaan bisa berlaku semena-mena terhadap pekerja outsourcing. Hal tersebut sedikit berbeda dengan adanya Putusan MK No 27/PUU-IX/2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan outsourcing sebelum putusan MK dan kendala yang timbul dalam perlindungan Hukum Tenaga kerja Outsourcing,serta mengetahui isi putusan MK dan perlindungan tenaga Kerja pasca Putusan MK no 27/PUU-IX/2011 Metode pendekatan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing selama ini belum berlangsung secara optimal,masih perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah karena kurangnya hak-hak yang diberikan kepada pekerja outsourcing dan kendala yang timbul dalam praktek perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing, antara lain: upah tidak sesuai UMP, sistem outsourcing tidak adil dan tidak transparan, perlindungan sosial pekerja belum maksimal, persebaran pekerja tidak merata, dan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja; 2) isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dengan surat edaran No. B.31/PHIJSK/2012 tidak mencabut dan merubah pasal-pasal terkait hanya saja memberi aturan baru dan norma baru mengenai perlindungan perjanjian kerja mengenai pengalihan perlindungan terhadap pekerja/buruh jika objek kerjanya tetap ada dan terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing; 3) perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing pasca Putusan MK No 27/PUU-IX/2011 menawarkan dua model outsourcing, yakni: Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Kedua, dalam hal hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan outsourcing berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja harus mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan pekerjaan borongan dari perusahaan penyedia jasa pekerja. “tujuan” dari putusan MK tersebut, idealnya ada tindaklanjut berupa perubahan UU ketenagakerjaan untuk mengatur kembali pelaksanaan outsourcing sejalan dengan putusan MK dalam rangka melindungi hak-hak normatif buruh. Lambat laun, pengawasan terhadap perusahaan pemberi kerja termasuk berbagai instansi pemerintah, dapat mendorong perusahaan pelaksana outsourcing untuk lebih manusiawi memperlakukan pekerjanya. Kata Kunci: Perlindungan hukum, tenaga kerja outsourcing, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	31 Mar 2021 06:34
Last Modified:	31 Mar 2021 06:34
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19185

Actions (login required)

View Item