Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun di Kabupaten Jepara

Mustaqim, Achmad (2014) Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun di Kabupaten Jepara. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Unissula.

Preview	Text cover.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (318kB) | Preview

Abstract

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi setiap warga negara di belahan bumi manapun, tanpa terkecuali di wilayah Kabupaten Jepara. Penelitian implementasi kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun di Kabupaten Jepara, berangkat dari permasalahan bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Jepara dalam meningkatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jepara di bidang pendidikan dan adakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung terhadap implementasi kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Jepara, dan bagaimana solusinya? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Jepara dalam meningkatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jepara di bidang pendidikan; dan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat dan mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Jepara, dan untuk mengetahui solusi yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, sedangkan Spesifikasi Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah kerja kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan masih terkesan bersikap pasif untuk menyelesaikan pemasalahan yang dialami dalam penyelenggaraan wajar dikdas. Hambatan-hambatan dalam implementasi wajar dikdas di Kabupaten Jepara antara lain: masalah data, masalah sarana prasarana, masalah ekonomi masalah kesadaran orang tua, masalah yang muncul dari anak itu sendiri, dan pandangan negatif terhadap satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah maupun madrasah tsanawiyah. pemerintah daerah Kabupaten Jepara mengatasinya melalui berbagai macam cara, baik melalui penempatan penilik, optimalisasi pemerintahan desa, sampai peran serta pesantren. Solusi-solusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara didukung oleh adanya faktor-faktor di luar pemerintahan, seperti halnya sikap keterbukaan masyarakat, peran serta pemuka agama dan tokoh intelektual, Kemandirian satuan pendidikan. Kata kunci : Pemerintah Daerah Dan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	23 Dec 2015 03:51
Last Modified:	23 Dec 2015 03:51
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/1900

Actions (login required)

View Item