Nurcahyani, Choridatul Ika (2014) Implementasi Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Inondesia. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Unissula.
|
Text
cover.pdf Download (79kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (82kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (82kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (85kB) | Preview |
Abstract
Indonesia merupakan negara hukum yang menganut paham demokrasi dan menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dimaksudkan sebagai kekuasaan rakyat sebagai tandingan terhadap kekuasaan yang berkuasa yakni pemerintah. Dalam kedaulatan rakyat maka yang benar-benar berdaulat adalah rakyat yang diperintah itu. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kemudian dalam Pasal 28 UUD 1945 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 juga mengatur Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, kemudian dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem pemerintahan negara Indonesia kemudian untuk mengetahui implementasi sistem kepartaian negara Indonesia serta untuk mengetahui implementasi multipartai dalam sistem pemerintahan presidensill di Indonesia. Sedangkan metode penelitian yang digunakan antara lain metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dimana peneliti menggunakan pendekatan berdasarkan prinsip dan asas untuk meninjau dan melihat serta menganalisa masalahnya. Metode pengumpulan datanya diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yakni peneliti hanya menggunakan data sekunder belaka dan metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan internet browsing. Metode penyajiannya bahwa penelitian disajiakan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan kemudian tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta diakhiri penutup berisi kesimpulan dan saran. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Pemerintahan Negara Republik Indonesia dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berbeda dengan sistem pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Menurut Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kata Kunci : Implementasi, Sistem Multipartai, Sistem Presidensiil
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 23 Dec 2015 03:52 |
| Last Modified: | 23 Dec 2015 03:52 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/1894 |
Actions (login required)
 |
View Item |
