REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PEMBERIAN IJIN LOKASI DI KAWASAN INDUSTRI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Junaidi, Junaidi (2020) REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PEMBERIAN IJIN LOKASI DI KAWASAN INDUSTRI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (795kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (72kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (55kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (471kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB)
	Text BAB I.pdf Download (918kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)

Abstract

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan adanya state borderless hal ini mengakibatkan terbukanya hubungan interaksi masyarakat antar negara di dunia. Dapat diketahui bersama bahwa globalisasi ekonomi telah menyebabkan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia. Pada satu sisi hal ini mampu menunjang kemajuan pembangunan dunia industri melalui transplantasi sistem kerja dan penguasaan teknologi serta ketermapilan baru bagi dunia industri di tanah air. Namun di sisi lain hal ini jelas akan memperkecil keesepatan kerja bagi WNI yang memiliki kualitas keahlian dan pendidikan yang kalah dengan TKA yang hadir. Keadaan demikian menjadi semakin dilematis dengan tidak siapnya politik hukum ketenagakerjaan dalam menyambut masuknya TKA di tanah air. Hal ini ditunjukan dengan tidak diaturnya secara jelas batasan jumlah danlama waktu penggunaan TKA di tanah air. Sehingga perlu kiranya diteliti lebih lanjut terkait beberapa persoalan yang antara lain berupa: 1. Benarkah politik hukum tenaga kerja asing saat ini belum berkeadilan? 2. Apa saja kelemahan- kelemahan politik hukum tenaga kerja asing saat ini? 3. Bagaimana Rekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan? Adapun penelitian tersebut bertujuan antara lain: 1. Untuk menganalisis kebenaran politik hukum tenaga kerja asing saat ini belum berkeadilan. 2. Untuk menganalisis kelemahan- kelemahan politik hukum tenaga kerja asing saat ini. 3. Untuk merekontruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan. Penelitian disertasi ini menggnakan jenis penelitian non-doktrinal atau yuridis sosiologis. Adapun dari penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan politik penggunaan tenaga kerja asing belum mampu mewujudkan keadilan hal ini dikarenakan politik hukum penggunaan tenaga kerja asing telah mengakibatkan semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi TKI dalam negeri yang pada akhirnya mengakibatkan persoalan pengangguran dan kemiskinan. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan politik penggunaan tenaga kerja asing ialah kekurangan berupa batasan waktu dan jumlah penggunaan tenaga kerja asing tidak diatur secara jelas dalam politik hukum ketenagakerjaan asing di Indonesia, kemudian kelemahan dalam hal adanya dualisme izin kerja bagi WNA dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2011. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi hukum pada ketetapan dalam Pasal 42 UU. No. 13 Tahun 2003, Pasal 2 Perpres No. 20 Tahun 2018, Pasal 9 Permenakertrans No. 10 Tahun 2018, dan Pasal 61 UU. No. 6 Tahun 2011. Kata Kunci: Nilai Keadilan, Politik Hukum, Rekonstruksi, Tenaga Kerja Asing

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	08 Apr 2021 03:07
Last Modified:	08 Apr 2021 03:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18711

Actions (login required)

View Item