IQBAL, HAMLY (2020) REKONSTRUKSI REGULASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
COVER.pdf Download (985kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (17kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (15kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (268kB) |
|
Text
PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (701kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (536kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (693kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (855kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (852kB) |
|
Text
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
Abstract
Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang/jasa untuk pelayanan publik, yang diawali dengan pem-buatan kontrak pengadaan barang/jasa. Kontrak tersebut harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, akan tetapi pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang menimbulkan ketidakadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan, mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa peme-rintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang dianggap belum ber-keadilan, permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta me-rekonstruksi pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang ideal berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pen-dekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa denan analisis data interaktif yang dikemuka-kan oleh Huberman dan Miles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Meskipun telah diatur secara sistematis, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan-per-masalahan, salah satunya adalah terkait dengan pemasalahan penyesuaian harga kontrak, sehingga belum mencerminkan nilai-nilai keadilan; (2) per-masalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dari segi : (a) substansi hukum : (i) jangka waktu tidak pasti pada penyesuaian harga kontrak, (ii) tidak ada ketentuan risiko kenaikan harga akibat kebijakan pemerintah, dan (iii) tidak terdapat sanksi bagi pengguna barang/jasa; (b) struktur hukum : tidak ada lembaga khusus yang kompeten dalam melakukan audit dan menghitung biaya-biaya; (c) segi kultur/budaya hukum : (i) lemahnya integritas panitia pengadaan, dan (ii) kurangnya itikad baik para pihak; (3) rekonstruksi pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis nilai keadilan, dari segi : (a) segi substansi hukum : (i) adanya ketentuan ganti rugi keterlambatan pembayaran klaim penyesuaian harga kontrak dan (ii) ketentuan pengalihan risiko atas kebijakan pemerintah; (b) struktur hukum : dibentuk lembaga audit; serta (c) kultur/budaya hukum : (i) kewajiban melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik, (ii) melak-sanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kata kunci : Regulasi, Kontrak, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keadilan
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 08 Apr 2021 02:53 |
Last Modified: | 08 Apr 2021 02:53 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18688 |
Actions (login required)
View Item |