REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN LEMBAGA PEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS BERBASIS NILAI KEADILAN

SUWIGJO, NANY PUDJIANTI (2020) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN LEMBAGA PEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (815kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (565kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (56kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (705kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI.pdf Download (579kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (786kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)

Abstract

Latar belakang penulisan disertasi ini yaitu dilandasi adanya Surat Keterangan Waris (SKW) yang membedakan Warga Negara Indonesia sebagai penduduk asli dengan warga keturunan, aturan-aturan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara konstitusional, ketentuan pasal 26 ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa semua Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D ayat 1 Amandemen Kedua UUD NKRI Tahun 1945. terkait dengan konteks kebijakan pembuatan SKW di Indonesia, dapat disimpulkan sementara, bahwa klasifikasi Warga Negara Indonesia yang terbagi menjadi Warga Negara penduduk asli dan warga keturunan, adalah salah satu bentuk yang menyangkal dan bertentangan dengan konstitusi negara untuk posisi yang setara dalam hukum terhadap warga negara, sehingga berpotensi menyebabkan perpecahan atau pengelompokan orang berdasarkan ras. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Benarkah kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat SKW belum berbasis nilai keadilan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan tugas dan kewenangan lembaga pembuat SKW saat ini? 3) Bagaimana rekonstruksi kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat SKW berbasis nilai keadilan? Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah socio legal dengan tradisi penelitian kualitatif, dengan menggunakan paradigma constructivism. Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan hukum progresif pada pencapaian keadilan sosial. Hasil penelitian, jawaban 1: --Pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 Nomor 166. --Pasal 42 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan --Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 masih terjadi penggolongan penduduk (mensyaratkan SKW dari Lurah & Camat untuk warga penduduk asli, BHP khusus untuk warga timur asing non tionghoa, dan Notaris untuk warga keturunan tionghoa) sehingga bertentangan dengan nilai keadilan Pancasila. Jawaban ke 2: --Pasal 163 ayat (4) I.S, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan; mempertegas penghapusan keberlakuan penggolongan penduduk berdasarkan Staatsblad (STB 1917:129, STB 1924:556 dan STB 1917:12). Namun secara existing masih menjadi dasar penetapan SKW pada birokrasi pertanahan sehingga aturan tersebut justru menjadi hambatan secara kelembagaan. Dengan penghapusan --Pasal 163 I.S, pada faktanya menjadi hambatan karena masih memberi kewenangan pada Notaris dalam pembuatan akta Keterangan Hak Waris dan pembagian hak waris, hal itu menimbulkan kerancuan dan pembiasan tugas dan kewenangan lembaga pembuat SKW. Jawaban ke 3: Perlu rekonstrusi terhadap ketentuan tersebut pada kajian pertama dan kedua, selebihnya Rekonstruksi Kebijakan Lembaga SKW yang terintegrasi dalam model konsep pelayanan One Map Policy (satu pintu kelembagaan yaitu Pengadilan: Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Masyarakat Hukum Adat). Rekomendasi: diperlukan Rule Breaking (pencabutan peraturan yang sudah tidak relevan serta menimbulkan penyimpangan terhadap UUD NKRI 1945), dan perlu penegaskan berlakunya Asas Integrasi Kelembagaan oleh The Making Institutions. Kata Kunci: Kebijakan, Kelembagaan, Hak Waris, dan Surat Keterangan Hak Waris.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Apr 2021 07:31
Last Modified:	07 Apr 2021 07:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18625

Actions (login required)

View Item