REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN DI BIDANG PERPAJAKAN BERASASKAN NILAI KEADILAN

Utomo, Dwi Setyo Budi (2020) REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN DI BIDANG PERPAJAKAN BERASASKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
COVER.pdf

Download (822kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (409kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (180kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (442kB)
[img] Text
PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (661kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (595kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (618kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (649kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (429kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (774kB)
[img] Text
BAB VI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (182kB)

Abstract

Negara dalam perkembangannya tidak dapat melpaskan arti penting dari pajak, pasalnya pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan negara yang tidak dapat dikesampingkan. Namun kehidupan ekonomi masyarakat yang begitu berkembang pesat tidak diimbangi dengan kesadaran akan membayar pajak secara tertib dan jujur. Hal ini diperparah lagi dengan berbagai macam tindakan pidana di sector pajak, baik berupa penghindaran pajak dengan tidak tertib melaporkan pendapatan yang ada hingga penggelapan pajak. Adanya Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, dan Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dirasa masih belum mampu menurunkan angka kejahatan pajak di negeri ini. Tidak ditegaskannya kedudukan pidana pengganti denda sebagaimana dimaksudkan Pasal 30 KUHP menjadi persoalan sumiritas hukum tersendiri bagi ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal ini mengakibatkan ketidak adilan dan ketidak pastian hukum dalam kasus pidana pajak yang ada. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis konstruksi penegakan hukum pidana denda terhadap pelanggaran di bidang perpajakan di Indonesia. Menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana denda terhadap pelanggaran di bidang perpajakan di Indonesia belum memenuhi nilai keadilan. Menguraikan dan merekonstruksi penegakan hukum pidana denda terhadap pelanggaran di bidang perpajakan di masa yang akan datang dengan berdasarkan pada nilai keadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini ialah penelitian normatife. Adapun hasil dari penelitian disertasi ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pidana pajak memiliki kelemahan berupa tidak diaturnya kedudukan pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), hal ini mengakibatkan keambiguan dalam melakukan eksekusi terhadap putusan kasus pidana pajak yang telah berkekuatan tetap, dan juga dapat berpeluang meloloskan pelaku kejahatan pajak melalui celah pidana pengganti pidana denda. Adapun faktor yang mempengaruhi persoalan tersebut ialah faktor hukum yaitu berupa persoalan tidak diaturnya kedudukan pidana pengganti mengakibatakan berbagai macam penafsiran hukum dalam kasus pidana pajak, faktor penegakan hukum yaitu dengan adanya persoalan di sektor aturan hukum maka pelaksanaan eksekusi pidana pajak juga akan mengalami persoalan, dan faktor masyarakat adanya budaya dalam mencari celah guna penghindaran pajak dan adanya tingkat kesadaran tertib pajak yang rendah serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pajak juga mengakibatkan penegakan hukum pidana pajak sulit dilakukan. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 perlu direkontruksi dimana pidana kurungan pengganti pidana denda harus ditegaskan tidak berlaku pada pidana pajak namun digantikan dengan tindakan gijzeling kepada pelaku hingga pelaku melunasi pembayaran pidana pajak yang ada. Kata Kuinci: Keadilan, Pajak, Pidana, Pelanggaran, Rekonstruksi

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 07 Apr 2021 03:06
Last Modified: 07 Apr 2021 03:06
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18608

Actions (login required)

View Item View Item