REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah kabupaten Jepara)

SUTISNA, AGUS (2020) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah kabupaten Jepara). Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (567kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (90kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (93kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (357kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (707kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (635kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (844kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)

Abstract

Dewasa ini banyak ditemukan pencurian yang terjadi di seluruh aspek ruang lingkup, terlebih khusunya diruang lingkup perkebunan. Hal ini dikarenakan perkebunan merupakan bidang usaha yang memliki banyak aset berharga, Salah satu kasus pencurian buah kelapa sawit yang di sidangkan di Pengadilan adalah kasus register 586/Pid.Sus/2015/PN.Stb (Perkebunan) dengan terdakwa Muhammad Safii alias Empam ( 25 Tahun ) Warga Dusun II Sei Makam, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang didakwa melanggar Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Aset Perkebunan, Bagaimana Rekonstruksi Sanksi Pidana Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan Secara Tidak Syah Menurut Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan Yang Berbasis Nilai Keadilan Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan Yuridis Empiris dan bersifat Empiris Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menerapkan Pasal 107 dimana terdapat sanksi ancama hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), namun apabila diterapkan dengan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 362 sanksi ancaman hukuman pidananya tentunya lebih berat dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah terkait dengan pencurian. Kedua pasal ini memiliki kelemahan tersendiri yang dimana jika terapkan yang dimana salah satunya ancaman hukumannya bagi pelaku kejahatan, sedangkan jika diterapkan sedangkan pada sisi lainnya adalah sanksi dendanya. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan terutama dalam Pasal 107 ayat (3) tidak berbasis keadilan disebabkan tidak adanya sanksi minimal yang diterapkan dalam pasal tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Tidak adanya Nilai keadilan didalam pasal tersebut hanya menguntungkan terhadap pelaku dan merugikan kepada pelaku usaha perkebunan. Negara menjamin kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dengan menjaga stabilitas harga, namun pemerintah luput terhadap hal-hal lainnya dengan menjaga hak-hak para pelaku usaha. Sehingga sudah sepantasnya pada saat ini baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk berpihak kepada kepentingan para pelaku usaha perkebunan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan dan memiliki nilai keadilan. Sehingga rekontruksi terhadap Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 perkebunan dengan merumuskan adanya sanksi minimum terhadap pelaku kejahatan demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan maka konsep baru yang dapat diterapkan berdasarkan hasil rekontruksi adalah tiada Penghukuman tanpa keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Apr 2021 02:37
Last Modified:	05 Apr 2021 02:37
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18502

Actions (login required)

View Item