REKONTRUKSI PERATURAN PEMBERIAN OBAT SECARA LANGSUNG OLEH TENAGA MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

HANDUTO, HIMAWAN PURWO (2020) REKONTRUKSI PERATURAN PEMBERIAN OBAT SECARA LANGSUNG OLEH TENAGA MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (545kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (131kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (129kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (205kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI.pdf Download (734kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I_1.pdf Download (611kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menganalisis dan menemukan penegakan peraturan pemberian obat secara langsung apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis ketika memberikan obat secara langsung. Menganalisis dan menemukan rekonstruksi pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis yang berbasis nilai keadilan bermartabat guna memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan realitas maknawi yang berada di alam subjektiva para warga, tokoh masyarakat, ahli, dan kalangan birokrat serta meneliti bahan perundang-undangan,bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian bersifat eksplanatoris dalam menjelaskan pelayanan publik pada bidang kesehatan oleh birokrasi pemerintah daerah saat ini. Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah paradigm konstruktivisme, karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat. Penelitian menemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam prinsip pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis. Masyarakat masih belum dapat mengubah budaya, pemahaman bahwa periksa ke praktek dokter selalu diikuti dengan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis. Akibatnya tenaga medis yang sudah terbiasa memberikan obat langsung akan menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melebihi kewenangan dengan memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Kurangnya pembinaan dan pengawasan karena kemampuan dari Dinas kesehatan dan organisasi profesi medis sebagai bentuk tanggung jawab penyampaian informasi pemerintah yang harus diketahui oleh masyarakat termasuk tenaga medis. Agar dapat dicapainya suatu rekonstruksi yang ideal (yang berkeadilan bermartabat) dari prinsip pengaturan pemberian obat secara langsung oleh tenaga medis pasien akan lebih cepat dan mudah mendapatkan obat, sedangkan tenaga medis akan mendapatkan perlindungan hukum dalam memjalankan profesinya. Rekonstruksi dari segi struktur dapat dilakukan dengan merumuskan ketentuan dalam undang-undang bahwa tenaga medis diberikan wewenang memberikan obat langsung terbatas pada 144 diagnosa penyakit yang harus tuntas di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. KataKunci : Pemberian obat langsung, Tenaga medis, Keadilan Bermartabat.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	01 Apr 2021 06:45
Last Modified:	01 Apr 2021 06:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18489

Actions (login required)

View Item