REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

SUGIYANTO, SUGIYANTO (2020) REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (900kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (287kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (110kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (196kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (195kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (195kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text BAB I_1.pdf Download (1MB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (953kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)

Abstract

Tanah mempunyai kedudukan dan manfaat penting bagi masyarakat, tidak sedikit konflik yang terjadi karena masalah tanah. Penguasaan tanah negara oleh masyarakat di lingkungan Ditjen SDA menimbulkan dampak negatif bagi pengelolaan air. Penegakan hukum dilakukan Ditjen SDA secara preventif dan represif tetapi belum efektif karena adanya kendala-kendala dalam segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis tentang pelaksanaan dan kendala penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UU 17/2019 di lingkungan Ditjen SDA, serta rekonstruksi penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat lingkungan Ditjen SDA berbasis nilai keadilan ber- martabat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pen- dekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UU 17/2019 di lingkungan Ditjen SDA dilaksanakan secara preventif non-yustisial dan represif. Pelanggaran warga yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum ditindak oleh PPNS Ditjen SDA melalui jalur hukum; (2) kendala dalam penegakan hukum penguasa- an tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UU 17/2019 di lingkungan Direktorat SDA : (a) segi substansi hukum : (i) UU 17/2019 tidak menyebutkan pemberian izin pemanfaatan tanah oleh masyarakat, (ii) tidak menyebutkan sanksi pidana bagi orang yang memasuki dan memanfaatkan tanah Ditjen SDA tanpa izin, dan (iii) UU 2/2012 menentukan besarnya ganti kerugian oleh penilai dan adanya lembaga konsinyasi berkebalikan dengan asas kesepakatan; (b) segi struktur hukum : (i) kurangnya personil dan pengawasan Ditjen SDA; (ii) tidak ada koor-dinasi antara Ditjen Sumber Daya Air dengan pemerintah daerah, dan (iii) tidak ada koordinasi dengan BPN; serta (c) segi budaya hukum : (i) kurang- nya kesadaran hukum masyarakat, (ii) kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kepentingan umum; dan (iii) budaya musyawarah yang perlahan-lahan mulai menghilang; (3) rekonstruksi yang ideal dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berbasis nilai keadilan yang bermartabat di lingkungan Ditjen SDA, yakni : (a) segi substansi hukum : (i) mengatur ketentuan ABSTRAK Tanah mempunyai kedudukan dan manfaat penting bagi masyarakat, tidak sedikit konflik yang terjadi karena masalah tanah. Penguasaan tanah negara oleh masyarakat di lingkungan Ditjen SDA menimbulkan dampak negatif bagi pengelolaan air. Penegakan hukum dilakukan Ditjen SDA secara preventif dan represif tetapi belum efektif karena adanya kendala-kendala dalam segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis tentang pelaksanaan dan kendala penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UU 17/2019 di lingkungan Ditjen SDA, serta rekonstruksi penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat lingkungan Ditjen SDA berbasis nilai keadilan ber- martabat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pen- dekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UU 17/2019 di lingkungan Ditjen SDA dilaksanakan secara preventif non-yustisial dan represif. Pelanggaran warga yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum ditindak oleh PPNS Ditjen SDA melalui jalur hukum; (2) kendala dalam penegakan hukum penguasa- an tanah negara oleh masyarakat berdasarkan UU 17/2019 di lingkungan Direktorat SDA : (a) segi substansi hukum : (i) UU 17/2019 tidak menyebutkan pemberian izin pemanfaatan tanah oleh masyarakat, (ii) tidak menyebutkan sanksi pidana bagi orang yang memasuki dan memanfaatkan tanah Ditjen SDA tanpa izin, dan (iii) UU 2/2012 menentukan besarnya ganti kerugian oleh penilai dan adanya lembaga konsinyasi berkebalikan dengan asas kesepakatan; (b) segi struktur hukum : (i) kurangnya personil dan pengawasan Ditjen SDA; (ii) tidak ada koor-dinasi antara Ditjen Sumber Daya Air dengan pemerintah daerah, dan (iii) tidak ada koordinasi dengan BPN; serta (c) segi budaya hukum : (i) kurang- nya kesadaran hukum masyarakat, (ii) kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kepentingan umum; dan (iii) budaya musyawarah yang perlahan-lahan mulai menghilang; (3) rekonstruksi yang ideal dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penguasaan tanah negara oleh masyarakat berbasis nilai keadilan yang bermartabat di lingkungan Ditjen SDA, yakni : (a) segi substansi hukum : (i) mengatur ketentuan perizinan pemanfaatan sumber daya tanah oleh pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, (ii) mengatur ketentuan sanksi pidana bagi orang yang memasuki dan memanfaatkan tanah Ditjen SDA tanpa izin, dan (iii) penilaian oleh penilai hanya sebagai pedoman; (b) segi struktur hukum : (i) me- nambah jumlah personil dan meningkatkan pengawasan oleh Ditjen SDA, (ii) koordinasi dengan pemerintah daerah, dan (iii) koordinasi dengan BPN; serta (c) segi budaya hukum : (i) sosialisasi, dan (ii) mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Kata kunci : Keadilan Bermartabat, Penegakan Hukum, dan Tanah Negara

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	01 Apr 2021 06:34
Last Modified:	01 Apr 2021 06:34
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18482

Actions (login required)

View Item