REKONSTRUKSI REGULASI BENTUK-BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima Di Purwokerto)

HARIADI, WAHYU (2020) REKONSTRUKSI REGULASI BENTUK-BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima Di Purwokerto). Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (546kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (81kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (278kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (116kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (677kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (629kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB)

Abstract

Pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena yang tidak terpisahkan dari perekonomian di Indonesia.Para pedagang ini sering dianggap menganggu ruang publik, sementara mereja juga dibutuhkan. Para penguna jalan juga dirugikan dengan menyempitnya ruas jalan, sehingga lalu lintas menjadi terhambat karena tidak leluasa bergerak dan pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari.Ini adalah permasalahan prioritas di Kota Purwokerto. Pertumbuhan pedagang kaki lima dari tahun ketahun semakin pesat dan tidak terkendali. Beberapa kali peraturan daerah Banyumas dibuat namun hasilnya masih belum memuaskan. Tujuan utama dari penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama untuk menganalisis pelaksanaan bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah saat ini. Kedua untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah saat ini. Ketiga untuk menemukan Rekonstruksi regulasi bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai keadilan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori keadilan Aristoteles, John Rawls dan Islam, teori Negara kesejahteraan, teori legislasi, dan teori peran serta masyarakat. Teor-teori tersebut merupakan teori yang digunakan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif dengan sifatnya yaitu deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatanyuridis empiris. Subjek penelitian adalahpedagang kaki lima, petugas Dinas Pasar Banyumas, Satuan Polisi Pamong Praja Banyumas dan Anggota DPRD Banyumas, sedangkan objek penelitian adalah dokumen tentang penataan pedagang kaki lima. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka, sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif induktif. Rekonstruksi bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kesejahteraan. Adapun pasal yang direkontruksi adalah Pasal 354 ayat (4) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menambahkan bentuk-bentuk peran serta yang sudah ada. Kata Kunci: Rekonstruksi, Bentuk Partisipasi, Peraturan Daerah, Nilai Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	31 Mar 2021 07:24
Last Modified:	31 Mar 2021 07:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18459

Actions (login required)

View Item