REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JEMAAH HAJI DAN UMRAH BERBASIS NILAI KEADILAN

ARIFIN, ZAENUL (2020) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON JEMAAH HAJI DAN UMRAH BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (569kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (121kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (14kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (230kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (201kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (644kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah belum berbasis nilai keadilan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah saat ini. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi terhadap perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umrah harus berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan di atas melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah Penyebab dari perlindungan hukum bagi calon Jemaah Haji dan Umrah belum berbasis keadilan di Indonesia adalah pada persoalan Nilai . Dimaksud dengan persoalan nilai yaitu belum adanya pemahaman baik atau belum adanya pemahaman yang sistemik terhadap substansi Keadilan pada Undang Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Undang-Undang lain yang berkaitan . Keadaan belum adanya Pemahaman terhadap Substansi Keadilan sehingga menimbulkan kelemahan-kelamahan struktur hukum yang menangani terkait permasalahan perlindungan hukum . Perlindungan hukum merupakan bagian dari hak yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Hukum menaungi hak yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dirugikan oleh orang lain. Sehingga melalui perlindungan ini seluruh lapisan warga Negara dapat merasakan hak tersedia dari hukum yang berlaku. Hukum bisa ditujukan agar mewujudkan perlindungan yang adaptif dan flekibel, serta prediktif dan antisipatif. Seperti kondisi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umrah Indonesia saat ini, terlihat jelas berdasarkan fakta bahwa perlindungan hukum terhadap calon Jemaah Haji Dan Umrah Belum Berbasis Keadilan. Dimaksudkan dengan berbasis keadilan yaitu berbasis pada jiwa bangsa ( Volksgeist ) Indonesia Manifestasi atau wujud nyata dari jiwa bangsa itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen dan yang tidak kalah penting adalah berkeadilan menurut Syariat Islam dan Pancasila. Rekonstruksi bahwa hukum berfungsi untuk memberikan keadilan kepada setiap warga negara serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya; memungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian dengan tata cara formal (hukum) maupun secara non formal. Sebagaimana dalam teori perlindungan hukum yaitu Membentuk sebuah aturan (by giving regulation), dengan tujuan agar Memfasilitasi atau memberikan hak dan kewajiban , adanya jaminan terhadap subyek hukum .juga menegakkan sebuah aturan (by law enorcement), dengan cara, Pencegahan yang di lakukan pelanggaran hak konsumen, lewat perizinan dan pengawasan melalui Hukum Adminstrai Negara (HAN), Pencegahan adanya pelanggaraan undang-undang perlindungan konsumen, lewat sanksi pidana dan menjatuhkan hukuman, melalui Hukum Pidana. Dan Pemulihan atas Hak-hak, dengan cara memberikan sanksi untuk membayar kompensasi atau mengganti rugi, melalui Hukum Perdata . Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Mar 2021 03:12
Last Modified:	26 Mar 2021 03:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18453

Actions (login required)

View Item