REKONTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL

MOERTIYONO, R. JULI (2020) REKONTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (544kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (172kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (170kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (253kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (475kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (449kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (537kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (604kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)

Abstract

Illegal Fishing merupakan tindakan melanggar hukum yang ditandai masuknya kapal perikanan negara asing di perairan Indonesia tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebihan (overfishing) menggunakan alat penangkap ikan yang berbahaya seperti bahan kimia, peledak dan senjata biologis. Pemerintah Indonesia secara tegas menangkap pelaku dan menyita kapal Illegal Fishing sebagai barang bukti untuk dimusnahkan, tujuannya untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku, namun apakah kebijakan ini sudah tepat? Melihat nelayan kecil kita masih hidup dalam kemiskinan akibat kurangnya fasilitas dalam menangkap ikan. Kelemahan kebijakan ini diantaranya; a) Pasal 76A, 76B, dan 76C menimbulkan “kontroversi” karena lebih mengutamakan pemusnahan Barang Bukti daripada pemanfaatan ulang kapal sitaan tersebut,b) tidak adanya lembaga atau badan yang mengawasi pengelolaan kapal sitaan tersebut, c) kurangnya pemanfaatan lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) Perikanan, d) memicu permasalahan hubungan bilateral antar Negara, e) menimbulkan polusi laut (Marine Pollution) yang menyebabkan rusaknya terumbu karang, matinya ikan dan rusaknya ekosistem biota laut yang mana justru merugikan para nelayan kecil. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosio-Legal. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Menganalisis Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang Belum Mensejahteraan Bagi Nelayan Kecil, 2) Menemukan Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) saat ini. Dan 3) Merekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Yang Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil. Adapun Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil adalah sebagai berikut: a) Pasal 76A UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dihapus, b) Pasal 76B berubah bunyi: Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi WAJIB dilelang dan/atau dialihfungsikan kepada nelayan melalui koperasi nelayan dan biaya perawatannya diserahkan kepada koperasi nelayan itu sendiri dengan persetujuan ketua pengadilan negeri, dan 3) Pasal 76C ayat (5) berubah menjadi: Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan WAJIB diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan yang pengawasannya diserahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan guna pencapaian kesejahteraan nelayan kecil dan diadakannya pembekalan skill dan pendidikan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) Perikanan. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga koperasi nelayan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan barang bukti kapal sitaan Illegal Fishing maka mampu meningkatkan penghasilan para nelayan kecil sehingga kesejahteraan mereka semakin meningkat. Katakunci: Rekonstruksi; Pemusnahan; Barang Bukti; Illegal Fishing; dan Kesejahteraan Nelayan Kecil.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Mar 2021 06:11
Last Modified:	29 Mar 2021 06:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18425

Actions (login required)

View Item