REKONSTRUKSI SYARAT BATAL PERJANJIAN PADA PASAL 1266 DAN 1267 KUHPERDATA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

SARIKUN, SARIKUN (2020) REKONSTRUKSI SYARAT BATAL PERJANJIAN PADA PASAL 1266 DAN 1267 KUHPERDATA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (501kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (206kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (179kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (103kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (779kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (593kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB)

Abstract

Adakalanya dalam pelaksanaan perjanjian, debitor melakukan wanprestasi. Wanprestasi menjadi syarat batal perjanjian dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, maka jika terjadi wanprestasi oleh debitor, maka perjanjian dapat dibatalkan dengan konsekuensi keadaan dikembalikan seperti semula, yang tentunya hal ini menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi debitor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji tentang alasan syarat batal perjanjian dan permasalahannya dalam praktik belum berkeadilan, kelemahan-kelemahan pelaksanaan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, serta rekonstruksi syarat batal-nya per-janjian yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata belum berkeadilan karena berdasarkan kepatutan dan logika, tidak akan selalu adil menghukum debitor yang wanprestasi karena kelalaiannya dengan pembatalan perjanjian, karena terjadinyanya wanprestasi dapat disebabkan force majeure atau overmacht; (2) Kelemahan-kelemahan pelaksanaan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dari segi : (a) substansi hukum : Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata mengandung kontroversi karena saling bertentangan; (b) struktur hukum : kurangnya peran notaris dan pengadilan; dan (c) kultur hukum : tidak adanya itikad baik dalam penyelesaian sengketa; (3) Rekonstruksi syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang berbasis nilai keadilan dari segi : (a) substansi hukum : pembatalan persetujuan oleh hakim; (b) struktur hukum : perlu intervensi negara melalui pengadilan; dan (c) kultur hukum : mempertimbangkan asas itikad baik para pihak dalam me-laksanakan perjanjian. Kata kunci : Keadilan, KUHPerdata, Perjanjian Rekonstruksi, Syarat Batal

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Mar 2021 07:59
Last Modified:	26 Mar 2021 07:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18390

Actions (login required)

View Item