REKONSTRUKSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PRO INVESTASI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA

YASIN, DAHRI (2020) REKONSTRUKSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PRO INVESTASI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (518kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (197kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (121kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (705kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (121kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (467kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (22kB)

Abstract

DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah, termasuk di bidang investasi. Pembentukan Perda pro-investasi yang memiliki kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Akan tetapi, banyak Perda bermasalah yang pada akhirnya menghambat investasi di daerah dan harus segera dicari upaya penyelesaiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan DPRD dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro investasi, faktor-faktor yang menghambat kewenangan DPRD dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro investasi, serta rekonstruksi penguatan kewenangan DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat pada pem-bentukan peraturan daerah yang pro investasi berdasarkan nilai keadilan Pancasila di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pen-dekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kewenangan DPRD dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro-investasi adalah melaksanakan fungsi legislasi dan menampung aspirasi masyarakat daerah; (2) faktor-faktor yang menghambat kewenangan DPRD dalam upaya pembentukan Perda pro-investasi, yakni : (a) substansi hukum : (i) tidak memperhatikan substansi masalah investasi, (ii) mengesampingkan prinsip-¬prinsip dasar ekonomi, (iii) belum mengerti harmonisasi dan sinkronisasi, (iv) pasal disalahgunakan, (v) persyaratan berbelit-belit, (vi) tumpang tindih kebijakan, (vii) perlindungan investasi belum jelas, (viii) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; (b) struktur hukum : (i) pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan penanaman modal asing, (ii) dualisme kewenangan pembatalan Perda, (iii) SDM, (iv) dukungan fasilitas dan tenaga keahlian, (v) anggaran, (vi) tidak ada acuan, (vii) kurang mampu menjaring partisipasi publik; serta (c) kultur hukum : minimnya aspirasi; (3) rekonstruksi penguatan kewenangan DPRD dalam upaya pembentukan Perda yang pro investasi berdasarkan nilai keadilan Pancasila : (a) segi substansi hukum : (i) Perda memenuhi persyaratan filosofis, sosiologis, yuridis, maupun politis, ekologis, medis, ekonomis, dan lain-lain, (ii) menyesuaikan dengan jenis yang diatur oleh perundang-undangan, (iii) dukungan data riset, naskah akademik, penelitian dan aspirasi, (iv) sesuai norma dasar dan asas-asas, (v) penyelesaian persoalan dengan asas preventif dan asas represif; (b) struktur hukum : (i) peng-awasan Perda melalui executive preview, (ii) sanksi tidak menindaklanjuti hasil executive preview; serta (c) kultur hukum : rapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi, simposium, diseminasi, fokus grup diskusi, curah pendapat, studi banding, dan pertemuan ilmiah lainnya. Kata kunci : DPRD, Investasi, Keadilan, Kewenangan, Otonomi Daerah, Pancasila, Perda, Rekonstruksi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Mar 2021 02:39
Last Modified:	24 Mar 2021 02:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18374

Actions (login required)

View Item