Konsep Ideal Pengawasan Terhadap Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Keadilan

Kusuma, Tiyar Cahya (2019) Konsep Ideal Pengawasan Terhadap Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (500kB)
	Text abstrak.pdf Download (104kB)
	Text daftar isi.pdf Download (245kB)
	Text publikasi.pdf Download (1MB)
	Text bab I.pdf Download (480kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (272kB)

Abstract

Adanya lembaga-lembaga pengawasan menunjukkan kemauan keras pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan jumlah lembaga pengawasan yang aktif melakukan pengawasan, maka secara formal praktis tertutup setiap celah bagi penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara. Namun realitasnya pengawasan internal yang bersifat preventif tersebut belum berfungsi secara maksimal. Kinerja lembaga pengawas internal ini masih dipertanyakan dalam hal pencegahan penyelewengan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :1)Bagaimana eksistensi pengawasan keuangan daerah antara BPKP dan Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis nilai keadilan?,2)Apa Saja Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah? 3)Bagaimana konsep ideal pengaturan pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis nilai keadilan Penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memberikan deskripsi dan gambaran menyeluruh, mengenai fungsi pengawasan Terhadap Keuangan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada level kebijakan, peraturan dan kelembagaan, kemudian menganalisis problematika tersebut berdasarkan norma hukum, teori hukum dan metode penafsiran hukum, dengan mengupayakan keseimbangan antara aspek filosofis yuridis dan sosiologis. Penelitian ini pada akhirnya akan menghasilkan berupa peraturan presiden terkait dengan arah kebijakan pengawasan yang mempunyai kewenangan pengawasan keuangan daerah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dikarenakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Menteri Kata-kata kunci : Kelembagaan, Pengawasan Internal, Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Mar 2020 06:31
Last Modified:	10 Mar 2020 06:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17274

Actions (login required)

View Item