Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat ( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi)

Abdulajid, Syawal (2019) Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat ( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi). Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
cover.pdf

Download (691kB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (12kB)
[img] Text
daftar isi.pdf

Download (113kB)
[img] Text
publikasi.pdf

Download (572kB)
[img] Text
bab I.pdf

Download (599kB)
[img] Text
bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (577kB)
[img] Text
bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (507kB)
[img] Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (452kB)
[img] Text
bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (759kB)
[img] Text
bab VI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (15kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (215kB)

Abstract

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana, hal ini dapat diketahui melalui berbagai putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi.Putusan hakim dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun hingga 4 (empat) tahun sesuai dengan minimum hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor, walaupun sanksi penjara paling lama hingga seumur hidup, namum putusan hakim belum mencerminkan rasa keadilan karena tidak sebanding dengan kerugian yang di alami negara atau masyarakat. Permasalahan yang diteliti dan dianalisa meliputi; 1)Bagaimana prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?; 2)Bagaimana kelemahan-kelemahan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi?; 3) Bagaimana rekonstruksi yang ideal atas sanksi pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia berbasis keadilan bermartabat? Menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelamahan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Rekonstruksi yang ideal atas sanksi pidana korupsi yang ideal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia berbasis keadilan bermartabat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan paradigma konstruktivisme. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Permasalahn penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teori keadilan bermartabat, teori sisten hukum, dan teori pemidanaan. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana korupsi telah berdampak secara kuantitatif maupun kualitatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terdapat kelemahan dalam pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kelemahan mendasar, yaitu terdapat sanksi pidana yang singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun untuk tindak pidana korupsi yang dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Sanksi pidana bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya melainkan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia yakni memperbaiki perilakunya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Perlu dilakukan rekonstruksi yuridis yaitu penegasan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa penentuan sanksi minimum yaitu sanksi pidana penjara terendah paling singkat 5 (lima) tahun. Kata Kunci: Rekonstruksi, Tindak Pidana Korupsi, Keadilan Bermartabat

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 10 Mar 2020 06:29
Last Modified: 10 Mar 2020 06:29
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17271

Actions (login required)

View Item View Item