Siregar, Sarma (2019) Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (1MB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (33kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (50kB) |
|
Text
publikasi.pdf Download (574kB) |
|
Text
bab I.pdf Download (1MB) |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (707kB) |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB) |
|
Text
bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) |
|
Text
bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (155kB) |
Abstract
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini masih belum baik, dikarenakan perlindungan saat ini lebih mengutamakan hukuman pada pelaku, padahal justru dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk menganalisis dan menemukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan; Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan; dan Untuk merekonstruksi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, Sifat penelitian adalah deskriptif dan preskriptif, Metode pendekatan adalah socio legal research. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan Wawancara. Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia di persidangan ternyata masih belum mengutamakan kepentingan anak sebagai korban kejahatan pedofilia bahkan malah sebaliknya, malah mengesampingkan kepentingan anak sebagai korban. Dalam Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir, seharusnya dilaksanakan penjadwalan ulang sidang anak dan Hakim wajib memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya melakukan pemanggilan paksa terhadap orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya. Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak saat ini masih belum berkeadilan, karena ancaman hukuman pidana terhadap pelaku dan ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali. Teori hukum barunya yaitu Teori Perlindungan Anak Berkeadilan Pancasila, dengan merekonstruksi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan melaksanakan penjadwalan ulang sidang anak dan Hakim wajib memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya melakukan pemanggilan paksa terhadap orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya. Selain itu merekonstruksi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan memperberat ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun terhadap pelaku dan juga memperbanyak ganti rugi denda paling sedikit Rp.150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000(lima) milyar yang dibayarkan kepada anak korban kejahatan pedofilia guna menyongsong masa depannya kembali. Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Anak Korban Pedofilia, Nilai Keadilan.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 09 Mar 2020 06:59 |
Last Modified: | 09 Mar 2020 06:59 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17249 |
Actions (login required)
View Item |