Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berbasis Nilai Keadilan

Sinabariba, Darwin (2019) Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (150kB)
	Text daftar isi.pdf Download (215kB)
	Text publikasi.pdf Download (578kB)
	Text bab I.pdf Download (1MB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (489kB)

Abstract

Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan yang diancamkan bagi pelaku tidak cukup daya paksa untuk mematuhi peraturan yang ada. Tujuan penelitian menemukan dan menganalisis regulasi terhadap pelanggaran tata ruang tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) saat ini yang belum mencerminkan keadilan; untuk menemukan dan menganalisis kelemahan- kelemahan regulasi terhadap pelanggaran tata ruang tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) saat ini; dan untuk merekonstruksi regulasi terhadap pelanggaran tata ruang tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini dengan paradigma konstruktivisme. Sifat penelitian yaitu deskriptif, dan perskriptif, dengan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum sosiologis. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan Wawancara. Sumber data dari Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang terkesan sia-sia, dikarenakan pelanggaran-pelanggaran masih saja terjadi secara terus menerus. Dalam Rumusan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ataupun Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015, bahwa ancaman pidana terkait hukuman dan denda masih tergolong ringan dan belum memberikan “daya paksa” kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut. Kelemahan- Kelemahan regulasi terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) saat ini, bahwa lemahnya sanksi terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) berimplikasi terhadap karena masyarakat tidak mempunyai kekhawatiran jika melakukan pelanggaran. Penindakannya sanksi administrasi dan/atau sanksi paling berat pembongkaran bangunan gedung. Perlu dilakukan rekonstruksi nilai, bahwa dalam pengenaan sanksi pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) dengan ancaman pidana terkait hukuman dan denda agar diperberat dan harus memberikan “daya paksa” kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut. Perlu rekonstruksi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, sehingga ancaman pidana terkait hukuman dan denda terhadap pelaku harus diperberat. Temuan teori hukum barunya: Teori Penegakan Hukum GSB (Garis Sempadan Bangunan) yang Berkeadilan, artinya Teori Penegakan Hukum GSB (Garis Sempadan Bangunan) dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah dengan nilai keseimbangan dan nilai keadilan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata berdasarkan Pancasila. Kata Kunci: Garis Sempadan Bangunan, Pelanggaran, Penegakan Hukum, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Mar 2020 06:59
Last Modified:	09 Mar 2020 06:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17248

Actions (login required)

View Item