Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Maemunah, Maemunah (2019) Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (824kB)
	Text abstrak.pdf Download (247kB)
	Text daftar isi.pdf Download (260kB)
	Text publikasi.pdf Download (1MB)
	Text bab I.pdf Download (541kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (953kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (833kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (262kB)

Abstract

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, cita – cita seperti inilah harapan masa depan semua negara. Khusus Negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak berusaha untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak, hal tersebut merupakan prioritas yang harus dilakukan, jika ingin dimasa yang akan datang lebih baik. Dalam mewujudkan perlindungan anak yang maksimal diperlukan adanya sumber daya manusia yang kuantitas dan kualitasnya mencukupi. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kementerian Sosial RI sejak tahun 2010 merekrut pekerja sosial sebagai pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). dengan julukan Satuan Bhakti Pekerja Sosial disingkat Sakti Peksos Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bentuk kontruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, selanjutnya di rekontruksi menjadi hukum berbasis nilai keadilan pancasila. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dengan negara lain, dengan cara mengkaji dan menganalisa perundang-undangan,jurnal, kasus, data dan menyebar angket serta wawancara langsung. Hasil penelitian, menemukan bahwa pelaksanaan kontruski hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai keadilan pancasila yakni; (1)kedudukan pekerja sosial sebagai pegawai Kementerian Sosial RI yang ditempatkan di Dinas Sosial Kab/Kota, dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Direktorat Rehabilitasi Sosial RI, (2)analisa kebutuhan yang tercantum dalam kontruksi hukum tersebut belum dilakukan, (3)dalam perekrutan menerima dari berbagai latar belakang pendidikan/jurusan dengan tidak ada pelatihan sebelum ditugaskan di masyarakat. Kelemahan yang ditemukan dalam kontruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai keadilan pancasila, yakni (1) Perspektif struktur hukum, yakni kedudukan Satuan Bhakti Pekerja Sosial menyebabkan rentang kendali pembinaan dan pengendalian yang kurang maksimal.(2) Perspektif substansi hukum, yakni analisa kebutuhan yang tidak disusun, menyebabkan beberapa Kab/Kota tidak memiliki Satuan Bhakti Pekerja Sosial, (3) Perspektif budaya hukum, yakni tidak adanya pelatihan sebelum ditugaskan ke Kab/Kota akan berdampak pada pelayanan yang kurang optimal. Rekontruksi Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, pasal 3, pasal 21, dan tambahan pasal 28, menghasilkan(1) Perlakukan yang adil disemua bidang kehidupan termasuk dalam perlindungan anak, maka kesejahteraan sosial akan tercapai.(2)Terwujudnya peningkatan kualitas hidup, harkat dan martabat manusia yang ber keadilan sosial (3) Hukum disusun untuk digunakan bagi kepentingan umum, dalam rangka mewujudkan perlindungan hak- hak dan kewajiban warga negara Kontruksi hukum yang diterbitkan adalah sebagai payung hukum dalam perlindungan anak. Sebagai penjabaran UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang PerlindunganAnak. Kata kunci : Rekontruksi –Pengadaan Sakti Peksos- Berbasis Keadilan Pancasila

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	06 Mar 2020 04:00
Last Modified:	06 Mar 2020 04:00
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17234

Actions (login required)

View Item