Rekontruksi Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Terorisme Dalam Perspektif Masyarakat Sipil (Civil Society) Berbasis Kepastian Hukum Dan Keadilan

Purba, Ahmad Rusly (2019) Rekontruksi Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Terorisme Dalam Perspektif Masyarakat Sipil (Civil Society) Berbasis Kepastian Hukum Dan Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (148kB)
	Text publikasi.pdf Download (822kB)
	Text bab I.pdf Download (644kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (379kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis wewenang TNI dan kelemahan-kelemahan wewenang TNI dalam mengatasi terorisme di Indonesia saat ini, serta merekonstruksi wewenang TNI dalam mengatasi terorisme secara proporsional dalam perspektif masyarakat sipil berbasis kepastian hukum dan keadilan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, historis, sistem hukum, dan perbandingan hukum. Sumber data penelitian diperoleh dari data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif. Penelitian ini menemuukan: 1).TNI belum dapat terlibat secara langsung dalam penanggulangan terorisme, karena perumusan terorisme sebagai tindak pidana menimbulkan konsekuensi penanggulangan terorisme berada dalam koridor penegakan hukum, yang menuntut bekerjanya sistem peradilan pidana. Peran TNI dalam proses penanganan aksi terorisme tetap didasari pada kebijakan dan keputusan politik negara sebagai wujud supremasi sipil. 2). Kelemahan wewenang TNI dalam mengatasi terorisme dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor substansi hukum yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan belum terdapat harmonisasi hukum dan terkonsep secara terstrukur dan terintegrasi. Faktor struktur hukum, pemahaman yang keliru dengan mengdikotomikan peran TNI sebagai pertahanan negara dan peran Polri dalam menjaga keamanan negara, karena belum terstruktur dan terintegrasi aktor keamanan dalam suatu konsep “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Budaya hukum TNI yang cenderung militeristik masih menjadi hambatan keterlibatan TNI secara langsung dalam penanggulangan terorisme, karena adanya asumsi berpotensi terjadinya pelanggaran Hak-hak masyarakat sipil. 3). Rekonstruksi wewenang TNI dalam menanggulangi terorisme dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan berdasarkan rasionalitas dengan melaksanakan konformitas berbagai kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum terkait pelaksanaan wewenang TNI dalam mengatasi terorisme. Prinsip konformitas dapat dilakukan dengan merumuskan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi tolok ukur keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, yang meliputi: a. Pelibatan TNI berdasarkan pendekatan berbasis peristiwa, seperti : aksi terorisme di dalam Kapal, Pesawat dll. B. Pendekatan skala ancaman atau dalam keadaan level krisis. c. Pelaksanaan tugas bantuan TNI dalam keadaan di bawah level krisis terjadi atas permintaan Polri. D. Pelibatan TNI bersifat BKO atau dibawah kendali operasi Polri. e. Pelibatan TNI bersifat sementara dan terbatas pada keadaan level krisis. Kata Kunci : Rekontruksi, Kewenangan TNI, Terorisme, Masyarakat Sipil, Kepastian Hukum dan Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	06 Mar 2020 03:59
Last Modified:	06 Mar 2020 03:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17230

Actions (login required)

View Item