"PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN REMBANG"

saputra, Denni (2019) "PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN REMBANG". Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (539kB)
	Text abstrak.pdf Download (123kB)
	Text daftar isi.pdf Download (13kB)
	Text publikasi.pdf Download (468kB)
	Text bab I.pdf Download (563kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (690kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (277kB)

Abstract

Beraneka ragamnya identitas penduduk Indonesia, berakibat terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi beraneka ragam pula. Salah satunya adalah pengaturan tentang perkawinan atau pernikahan. Sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah menurut agama dan sah menurut negara. Apabila agama calon suami dan calon istri adalah agama yang diakui pemerintah tidak menjadi masalah. Namun, bagaimana jika ‘agama’ yang dianut ini adalah aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Sedangkan dalam penetapan presiden Nomor 1 Tahun 1965 aliran kepercayaan, tidak tercantum sebagai agama yang diakui oleh pemerintah. Problematik penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi penghayat kepercayaan setelah berlakunya keputusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan; bagaimana hambatan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan; bagaimana solusi hambatan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan; bagaimana kewenangan notaris dalam membuat akta otentik bagi perkawinan penghayat kepercayaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, dan buku-buku mengenai penelitian ini) dan studi lapangan (wawancara dengan responden yang dijadikan nara sumber). Teknik analisa data menggunakan analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa muncul anggapan yang keliru dari para penghayat kepercayaan bahwa pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan tidak bisa disahkan secara hukum, tidak bisa dilayani pelaksanaannya oleh instansi yang berwenang; Belum adanya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang: Perkawinan para penghayat, Pengakuan bahwa penghayat kepercayaan termasuk salah satu agama resmi; memberikan solusi dengan membuat dan merevisi UU yang berkaitan dengan para penghayat kepercayaan seperti dalam hal pengakuan sebagai agama dan administrasi kependudukan; berkaitan dengan kewenangan Notaris sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan terhadap pelaksanaan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan, Notaris tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Namun hal itu bisa disiasati dengan menerbitkan surat keterangan dalam akta partij. Kata Kunci : Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Administrasi Kependudukan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Feb 2020 06:36
Last Modified:	27 Feb 2020 06:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16570

Actions (login required)

View Item