Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Suatu Kajian Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

RACHMAWATI, INDAH (2019) Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Suatu Kajian Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (633kB)
	Text abstrak.pdf Download (103kB)
	Text daftar isi.pdf Download (191kB)
	Text publikasi.pdf Download (105kB)
	Text bab I.pdf Download (466kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (261kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan diteliti adalah: 1). Bagaimana kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ? 2). Bagaimana kendala rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya ? 3). Bagaimana kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika dimasa yang akan datang dari kajian Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ? Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat. Metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1). Melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) diwajibkan untuk memperhatikan Pasal–Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkotika dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. 2). Kendala-kendala yang berasal dari pemerintah ini oleh disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kendala, yaitu: belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi, masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik, terjadi masalah eksekusi. Sedangkan solusi dari kendala adalah : Perlu segera ditetapkan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi, Pemerintah harus memiliki dana ekstra untuk membiayai semua putusan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, Pemerintah harus memiliki sekala prioritas untuk masalah rehabilitasi, Penyidik dan aparat yang berwenang dalam penanganannya perlu lebih teliti dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan punya bukti yang akurat, Masalah eksekusi harus lebih diperhatikan dari sejauhmana bentuk pelanggarannya. 3). Penegakan hukum UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Kata Kunci : Kebijakan Rehabilitasi, Narkotika, Rehabilitasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:30
Last Modified:	24 Feb 2020 02:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16328

Actions (login required)

View Item