Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

PAMUJI, YOGI SETIYO (2019) Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (843kB)
	Text abstrak.pdf Download (76kB)
	Text daftar isi.pdf Download (10kB)
	Text publikasi.pdf Download (303kB)
	Text bab I.pdf Download (290kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (152kB)

Abstract

Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah 1)Bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana selama proses penanganan perkara tindak pidana di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah? 2)Kendala apakah yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya?3)Bagaimana solusi terkait kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnyaselama proses penanganan perkara tindak pidana? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata, serta teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaaatan hukum Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Peran dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mengacu pada Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam proses peradilan peran dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum mempunyai tahap saat menyelesaikan perkara. Sedangkan proses penanganan lembaga bantuan hukum dalam perkara tindak pidana di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah terhadap korban maupun pelaku tindak pidana harus sesuai dengan SOP yang dibuat pengurus Lembaga Bantuan Hukum agar tidak menyimpang dengan aturan yang ada.2) Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawab adalah: a) Adanya ketidak terus terangan dan tidak ada kejujuran korban maupun pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta, b) Kurangnya komunikasi antara pemberi bantuan hukum dengan penyidik, c) Sikap penyidik yang terkadang tertutup dengan adanya pandangan bahwa seorang pemberi bantuan hukum akan menghalangi proses penyidikan, d) Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dengan Penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan. 3) Solusi terkait kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama proses penanganan perkara tindak pidana adalah: a) Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, b) Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum berkaitan dengan ketersediaan pemberi bantuan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana yang tidak mampu (miskin), c) Mengikutsertakan penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum yang diadakan di Polda Jateng. Sosialisasi juga dilakukan dengan bekerja sama antara pihak Kepolisian selaku penyidik dengan Lembaga Bantuan Hukum. Kata Kunci: Bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Tindak Pidana viii

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:29
Last Modified:	24 Feb 2020 02:29
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16325

Actions (login required)

View Item